KPUD Kabupaten Nganjuk Hadir sebagai Narasumber Talkshow di RSAL FM

NGANJUK, PING-Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan menyongsong pemilihan umum (pemilu) tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Nganjuk gencar melakukan sosialisasi. Salah satunya dengan menjadi narasumber talkshow di 105,3 RSAL FM, Senin (12/04/2021). Hadir langsung menjadi narasumber dari Bidang Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih (Sosdiklih), Partisipasi Masyarakat (Parmas) dan SDM, KPUD Kabupaten Nganjuk Kurrotul A’yun.

A'yun menjelaskan, sesuai Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dalam pemilu, partisipasi yang dapat dilakukan masyarakat antara lain sebagai peserta pemilu, penyelenggara dan pemilih. Merujuk pasal 1 angka 37 UU Pemilu, peserta pemilu adalah partai politik untuk pemilihan anggota DPR, DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten atau kota, perseorangan untuk anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik gabungan partai politik untuk pemilu presiden dan wakil presiden.

“Bagi masyarakat Nganjuk yang ingin berpartisipasi menjadi peserta pemilu 2024 nanti baik lewat parpol menjadi anggota legislatif maupun perseorangan menjadi anggota DPD, dapat mempersiapkan diri sejak dini memenuhi persyaratan-persyaratannya. Sehingga pada hari H sudah siap mencalonkan diri,” jelasnya. 

Kurrotul A'yun saat menjadi narasumber di studio RSAL FM

Partisipasi kedua yang dapat dilakukan masyarakat adalah sebagai penyelenggara pemilu. Sesuai pasal 1 angka 7 UU Pemilu, penyelenggara pemilu ada tiga. Yaitu KPU, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP). “Pada tahapan pemilu di Kabupaten Nganjuk nanti dibutuhkan tenaga ad-hoc sebanyak 4.242 orang. Dengan masa kerja untuk PPK selama 16 bulan, PPS selama 15 bulan dan KPPS selama 1 bulan. Di sini nanti masyarakat dapat berpartisipasi sebagai penyelenggara pemilu di tingkatan masing-masing,” terangnya.

Partisipasi ketiga adalah sebagai pemilih dalam pemilu. Sesuai pasal 1 angka 34 UU Pemilu, pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 tahun atau lebih, sudah menikah atau sudah pernah menikah. Secara garis besar Sosdiklih merupakan hal mutlak yang harus dilakukan oleh KPU. Sosdiklih yang efektif diharapkan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat.

“KPU sebagai lembaga yang berwenang menyelenggarakan pemilu harus bergandeng tangan dengan semua pihak untuk memberikan edukasi kepada masyarakat melalui kegiatan sosdiklih yang lebih memasyarakat, sehingga semua pihak menyadari pentingnya pemilu sebagai sarana mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih demokratis,” terang A'yun kepada PING.