Wabup Paparkan Penanganan COVID-19 Nganjuk kepada BNPB

NGANJUK, PING-Wakil Bupati (Wabup) Kabupaten Nganjuk Dr. Drs. H. Marhaen Djumadi, SE, SH, MM, MBA menerima kunjungan pendampingan Tim COVID-19 Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Nasional di Posko COVID-19 Kabupaten Nganjuk, Rabu (05/05/2021). Pada kesempatan itu, Kang Marhen memaparkan langkah-langkah pemkab untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di Kabupaten Nganjuk.

Kang Marhaen menjelaskan detil upaya tersebut. Mulai dari penetapan status darurat bencana non alam, pembentukan satgas penanganan COVID-19, dan update sebaran COVID-19 per wilayah. Kemudian upaya lain dengan refocusing anggaran untuk alokasi penanganan COVID-19, dan perkembangan zona status penyebaran per wilayah. Serta perkembangan proses vaksinasi di Kota Bayu. “Hal-hal teknis juga kita lakukan. Seperti penyemprotan disinfektan, sosialisasi secara berkala di tiap kecamatan,” terang Kang Marhaen.

Selain itu, Kang Marhen juga memaparkan jika satgas COVID-19 Kabupaten Nganjuk telah membentuk  Kampung Tangguh Semeru. Bahkan dari tingkat kelurahan hingga desa, bersinergi dengan Polres Nganjuk. “Kita juga membentuk posko PPKM mikro berbasis RT/RW hingga kelurahan dan desa,” imbuhnya.

Kang Marhen turut menjelaskan penanganan COVID-19 di Kabupaten Nganjuk, mengalami beberapa perkembangan. Diantaranya tercatat Kabupaten Nganjuk per periode 2 Mei 2021 memeiliki zonasi skor 2.1. Sehingga Nganjuk masuk ke dalam zonasi resiko sedang atau oren. Sementara pekembangan zonasi per kecamatan, Kang Marhaen menjelaskan sebanyak 19 kecamatan masih berzona oren, dan satu kecamatan berzona kuning.

“Sawahan masuk peta zona kuning. Sementara zona peta desa di Kabupaten Nganjuk dari tanggal 29 April 2021 sampai 2 Mei 2021, dengan rincian zona kuning dan hijau mengalami kenaikan. Zona oren mengalami penurunan dan zona merah tetap,’’ terang Kang Marhen.

Sementara itu Kombes Pol Dally Achmad Mutiara selaku Pendamping Tim COVID-19 BNPB Nasional mengatakan kunjungan kerjanya ke Kota Bayu dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi terkait COVID-19 dan penanganannya. Terlebih lagi menjelang perayaan Idul Fitri yang dikhwatirkan terjadi mobilitas masyarakat. Meskipun adanya larangan mudik dari pemerintah, sehingga perlu diantisipasi.

“Peningkatan peran posko yang diharapkan mampu mencegah penyebaran COVID-19 dari masyarakat yang mudik. Bagi masyarakat yang nekat mudik, dilakukan penyaringan dan pelacakan bagi warga, melaksanakan pelarangan dan penyekatan keluar masuk daerah. Serta menekan lonjakan kasus terkonfirmasi postif di masing-masingd daerah,” ujarnya. (Zak)