Kang Marhaen Pimpin Apel Kesiapan Pengamanan Larangan Mudik Lebaran 2021

NGANJUK, PING – Wakil Bupati Nganjuk DR. Drs. H. Marhaen Djumadi, SE, SH, MM, MBA memimpin apel kesiapan pengamanan larangan mudik Idul Fitri 1442 Hijriah, Senin (26/04/2021). Apel di halaman GOR Bung Karno itu juga diikuti oleh jajaran Forkopimda Kabupaten Nganjuk. Seperti Kapolres Nganjuk AKBP Harviadhi Agung Pratama, Dandim 0810/Nganjuk Letkol Inf Gregorius Luky Ariesta, Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Chitta Cahyaningtyas, Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk Tatit Heru Tjahjono, Kajari Negeri Nganjuk Nophy Thennophero Suoth dan Kepala Kemenag Nganjuk Taufiqurohman.

Pada apel yang diikuti anggota TNI, Polri, BPBD Kabupaten Nganjuk, Dinas Perhubungan, Pemadam Kebakaran, Linmas, Dinas Kesehatan, Pramuka dan berbagai unsur tersebut Kang Marhaen menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut atas adendum Surat Edaran (SE) Satgas Penanganan COVID-19 No 13/2021 tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah dan Upaya Pengendalian Penyebaran COVID-19) Selama Bulan Suci Ramadan 1442 Hijriah. 

Peserta Apel Kesiapan Pengamanan Larangan Mudik Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah di GOR Bung Karno Begadung

“Dalam suasana mudik tahun ini hampir sama dengan tahun yang lalu, yaitu adanya pandemi COVID-19. Ini dialami hampir di seluruh dunia. Di beberapa negara saat ini sedang mengalami puncak pandemi, seperti di Iran, Irak, Yaman. Apalagi baru-baru ini, terjadi gelombang kedua COVID-19 yaitu di India,” tutur Kang Marhaen sembari menyebut gelombang kedua COVID-19 di India yang melatarbelakangi pemerintah Indonesia mengeluarkan SE terkait pengamanan larangan mudik tersebut.

Kang Marhaen mengatakan, di Kota Bayu, dari awal masa pandemi hingga saat ini tercatat ada sebanyak 3.638 orang terkonfirmasi positif COVID-19. Untuk itu, Kang Marhaen berharap agar masyarakat tetap waspada, mematuhi protokol kesehatan dan mengikuti peraturan dari pemerintah.

“Di Nganjuk kurang lebih ada 315 orang yang meninggal akibat COVID-19, maka dari itu penanganan pandemi ini harus betul-betul efektif,” tegas Kang Marhaen sembari menyebutkan klaster liburan yang menyebabkan lonjakan kasus terkonfirmasi positif COVID-19 di Kabupaten Nganjuk beberapa waktu lalu.

Kang Marhaen juga menyampaikan amanat dari Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Dr. Nico Afinta terkait dengan pengamanan larangan mudik. Beberapa hal yang disampaikan antara lain kebijakan larangan mudik dilaksanakan dalam rangka antisipasi terjadinya lonjakan pertambahan angka penyebaran COVID-19 pada libur lebaran tahun 2021.

Dalam rangka mendukung kebijakan pelarangan mudik tersebut, Polda Jatim telah melaksanakan beberapa kegiatan antara lain Operasi Keselamatan Semeru 2021 mulai tanggal 12 hingga 25 April 2021 dengan tujuan untuk menyosialisasikan larangan mudik lebaran tahun 2021. Selanjutnya, melaksanakan kegiatan mulai tanggal 26 April hingga 5 Mei 2021 dengan tujuan untuk melakukan penyekatan di beberapa lokasi perbatasan. Baik di kabupaten kota maupun provinsi.

Puncak dari kegiatan dukungan Polda Jatim terkait pelarangan mudik lebaran tersebut akan dilaksanakan Operasi Ketupat Semeru 2021 dengan menyiapkan 7 titik penyekatan antar provinsi. Baik dengan Jateng maupun Bali. Tujuan dari kegiatan tersebut diharapkan dapat meminimalisir atau meniadakan kegiatan rencana mudik oleh sebagian masyarakat demi mencegah penularan COVID-19.

“Apel ini untuk mengecek kesiapan seluruh personil gabungan Polres, Kodim dan Pemkab untuk mengamankan kebijakan pemerintah terkait larangan mudik sehingga pelaksanaannya berjalan optimal dan berhasil sesuai dengan tujuan yang diharapkan yakni pencegahan penyebaran COVID-19,” lanjut Kang Marhaen.

Dalam melaksanakan tugasnya nanti, para personil gabungan diharapkan mengedepankan sikap humanis dan profesional. Serta menghindari tindakan arogan guna meminimalisir kesalahan yang dimungkinkan dapat dipolitisasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. “Pada apel kesiapan larangan mudik ini ada dua hal yang perlu digaris bawahi. Yaitu pengamanan larangan mudik dan pengetatan persyaratan. Kita harus bisa membedakan mana yang terkait dengan mudik dan mana yang terkait dengan non-mudik,” tambah Kang Marhaen.