HKN ke-62, Pemkab Nganjuk Hadirkan Beragam Layanan Kesehatan dalam Kegiatan Prolanis
- 13-11-2026
NGANJUK, PING-Dewan Perwakilaan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nganjuk kembali menggelar rapat paripurna. Agendanya adalah mendengarkan keterangan pihak eksekutif terkait hak interpelasi DPRD Kabupaten Nganjuk, Rabu (09/06/2021).
Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk H. Ulum Basthomi, didampingi Wakil Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk Raditya Haria Yuangga dan diikuti oleh anggota dewan serta kepala organisasi perangkat daerah (OPD).

Penyampaian jawaban pihak eksekutif terkait hak interpelasi DPRD Kabupaten Nganjuk
Dalam hal ini, jawaban pihak eksekutif disampaikan oleh Plt Bupati Nganjuk DR. Drs. H. Marhaen Djumadi, SE, SH, MM, MBA. Kang Marhaen menjawab hak interpelasi DPRD Kabupaten Nganjuk terkait Peraturan Bupati (Perbup) No 11/2021 tentang Pengangkatan dan Penghentian Perangkat Desa.
Pada paripurna itu, di depan puluhan anggota dewan yang hadir Kang Marhaen Djumadi menjawab sembilan pertanyaan atas hak interpelasi. Ada delapan lembar halaman jawaban yang disiapkan. Namun untuk mempersingkat waktu, Kang Marhaen menjawab pokok-pokoknya saja. Intinya, pemkab siap bersinergi dengan legislatif. terkait Perbup 11/2021. “Sekarang kami menghormati Raperda tentang Desa yang sedang dibahas DPRD. Mari kita wujudkan Kabupaten Nganjuk semakin baik lagi,” ujarnya.
Usai penyampaian jawaban, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk H. Ulum Basthomi mengatakan, jawaban tersebut akan dibahas panitia khusus (pansus). Selanjutnya, akan kembali dilakukan rapat paripurna tentang keputusan dari DPRD Kabuapten Nganjuk. “Kita pelajari dulu,” terangnya.
Sumber : Radar Kediri
Baca Juga : Terima Interpelasi DPRD, Kang Marhaen Minta Waktu Seminggu Pembahasan