Pemkab Nganjuk Bertekad Lakukan Percepatan Reformasi Birokrasi

NGANJUK, PING – Pemkab Nganjuk bertekad menjalankan percepatan reformasi birokrasi. Untuk itu, Bagian Organisasi Pemkab Nganjuk menyelenggarakan rapat koordinasi (rakor) dalam rangka sosialisasi implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan reformasi birokrasi secara daring, Selasa (15/6/2021).

Sosialisasi dibuka oleh Kabag Organisasi Pemkab Nganjuk Drs. Eko Sutrisno, MM. Kemudian, hadir sebagai narasumber secara daring Kasubag Akuntabilitas Kinerja Biro Organisasi Pemerintah Provinsi Jatim, Wiwit Kurniawati, S.AP. Serta diikuti peserta dari seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup Pemkab Nganjuk.

Dalam sambutannya Kabag Organisasi Pemkab Nganjuk Eko Sutrisno menyampaikan SAKIP merupakan bagian dari reformasi birokrasi. Dalam reformasi birokrasi, terdapat delapan area perubahan yang wajib dilaksanakan oleh semua OPD. Yaitu manajemen perubahan, deregulasi kebijakan, penguatan kelembagaan, penguatan ketatalaksanaan, sistem manajemen SDM, akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan dan pelayanan publik. 

Kabag Organisasi Setda Kab. Nganjuk Drs. Eko Sutrisno, MM beserta staf di ruang rapat Command Center Nganjuk

Dari delapan area perubahan tersebut, Eko Sutrisno menggaris bawahi akuntabilitas kinerja. “SAKIP merupakan bentuk sistem akuntabilitas dari reformasi birokrasi,” terangnya pada acara yang berlangsung di gedung Command Center Nganjuk itu.

Kepada para peserta, Eko menuturkan bahwa dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di Pemkab Nganjuk saat ini hanya ada beberapa OPD saja yang telah melaksanakannya. Antara lain BKD, Dinas Pendidikan, Inspektorat, Dinas Dukcapil, Dinas Kominfo, BPKAD, Bappeda dan DPMPTSP. Untuk itu, Eko berharap kepada seluruh OPD agar terus meningkatkan kualitas SAKIP.

“Ini sebagai salah satu upaya dalam melaksanakan Pemerintahan yang baik agar dapat terus memberikan pelayanan publik yang berkualitas dan sebagai upaya dalam pencegahan tindakan korupsi yang mungkin terjadi,” tegasnya sembari mempersilakan narasumber untuk memberikan materi terkait langkah-langkah awal apa saja yang harus dilakukan oleh OPD untuk pelaksanaan reformasi birokrasi.

Sementara itu, Wiwit Kurniawati dalam paparannya menyampaikan tentang makna akuntabilitas secara lebih mendalam. Serta apa saja manfaat sistem akuntabilitas pemerintah daerah yang bisa didapatkan. Dalam paparannya, ia menyebutkan nilai-nilai SAKIP yang telah diraih oleh pemerintah daerah seluruh Jatim selama beberapa tahun terakhir.

Wiwit  juga menekankan bahwa SAKIP bukan hanya sebuah agenda dalam administrasi kantor saja. Akan tetapi merupakan sebuah sistem yang akan menjamin terselenggaranya pemerintahan yang bersih, bebas korupsi dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai sebuah alat ukur keberhasilan pemerintahan. “Apabila nilai SAKIP nya bagus, otomatis nilai reformasi birokrasi nya juga bagus,” tegas Wiwit.