HKN ke-62, Pemkab Nganjuk Hadirkan Beragam Layanan Kesehatan dalam Kegiatan Prolanis
- 13-11-2026
NGANJUK, PING-Plt Bupati Nganjuk DR. Drs. H. Marhaen Djumadi, SE, SH, MM, MBA menghadiri rapat paripurna yang digelar DPRD Kabupaten Nganjuk, Kamis (17/06/2021). Rapat paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua III DPRD Kabupaten Nganjuk, Jianto, SH.
Adapun agenda paripurna adalah penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Nganjuk tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2020. Kedua, pandangan DPRD atas penjelasan Bupati Nganjuk terhadap hak interpelasi, berkaitan dengan munculnya Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 11/2020 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Dan agenda ketiga, yakni pengesahan atas rancangan keputusan DPRD terhadap pandangan DPRD Kabupaten Nganjuk terhadap hak interpelasi tersebut.
Dalam paparannya, Plt Bupati Nganjuk Marhaen Djumadi menerangkan bahwa penyampaian pertanggungjawaban APBD kepada pihak legislatif merupakan kewajiban pemerintah daerah. Kang Marhaen juga mengapresiasi, atas kesepakatan penghentian hak interpelasi tersebut, yang ditujukan kepada Bupati Nganjuk.
“Kita sampaikan semua APBD tahun 2020, sebagai tindak lanjut amanah undang-undang. Kami juga terima kasih, keterangan-keterangan kita diterima oleh DPRD Kabupaten Nganjuk. Sehingga Perbup Nomor 11/2021 dinyatakan sah,” jelas Kang Marhaen pada paripurna yang berlangsung di ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Nganjuk itu.
Usai pembacaan raperda pertanggungjawaban APBD 2020, secara simbolis Kang Marhaen menyerahkan lampiran tersebut kepada Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk, Tatit Heru Tjahjono, S.Sos. Penyerahan juga disaksikan para pejabat yang hadir. Seperti Sekda Kabupaten Nganjuk Drs. Mokhamad Yasin, M.Si, jajaran Forkopimda Kabupaten Nganjuk, maupun puluhan anggota DPRD Kabupaten Nganjuk lainnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk Tatit Heru Tjahjono, S.Sos menjelaskan bahwa beberapa waktu yang lalu pihaknya telah membentuk tim perumus yang membuat daftar pertanyaan pada paripurna yang pertama. Kemudian, paripurna kedua dengan agenda mendengar jawaban dari Plt. Bupati Nganjuk. Dan yang paripurna yang ketiga adalah keputusan DPRD tentang interpelasi
“Melalui tim perumus serta berbagai kajian, konsultasi dan koordinasi dengan berbagai pihak, dengan kondisi seperti ini dan sesuai peraturan perundangan-undangan yang sudah ada, akhirnya DPRD memutuskan menerima jawaban dari Plt Bupati Nganjuk terkait interpelasi Perbup Nomor 11/2021,” pungkasnya. (Ys/Hs)
Baca Juga :
