Pelaku Kesenian Harus Memiliki NIK, Ini Penjelasan Disporabudpar

NGANJUK, PING-Untuk mendapat pengakuan secara legal, pelaku kesenian harus memiliki Nomor Induk Kesenian (NIK). NIK tersebut dikeluarkan oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata (Disporabudpar) Kabupaten Nganjuk, sebagai perangkat daerah yang mengampunya.

Kepala Disporabudpar Kabupaten Nganjuk Drs. Gunawan Widagdo, M.Si melalui Kepala Bidang Kebudayaan Dra.Ec. Patimah, M.Si mengatakan, pelaku kesenian yang dimaksud bukan hanya perorangan saja. Melainkan kelompok kesenian, maupun sanggar.

“NIK sebagai pengakuan identitas pelaku seni. Sekaligus untuk mengetahui jumlah pelaku seni yang ada di Nganjuk. Baik perorangan maupun kelompok,” tuturnya saat di temui PING di ruang kerjanya Selasa (25/01/2022).

Wanita berhijab itu menjelaskan, pengurusan NIK bagi pelaku seni perorangan maupun kelompok sangat mudah, dan gratis. Caranya, dengan cukup datang langsung ke kantor Disporabudpar Kabupaten Nganjuk.

Apa saja syaratnya? Menurut Patimah, hanya berkas-berkas yang bersifat administratif. Misalnya untuk NIK perorangan, yaitu surat keterangan dari desa atau kelurahan. Kemudian, foto kopi KTP, pas foto ukuran 3x4 berwarna terbaru dua lembar.

Sedangkan untuk NIK kelompok atau organisasi, syaratnya sama dengan perorangan. Bedanya, melampirkan foto kopi KTP ketua kelompok. “Ditambah foto kopi KTP seluruh anggotanya,” jelasnya.

Patimah melanjutkan, NIK tersebut berlaku setahun. Artinya, setiap tahunnya pelaku seni harus mendaftar kembali ke Disporabudpar untuk memperpanjang kembali NIK yang lama.

“Persyaratannya sama seperti pengurusan baru. Ditambahkan dengan melampirkan NIK yang lama,” tambahnya sembari menyebut jumlah pelaku kesenian baik organisasi, perorangan, maupun kelompok yang memiliki NIK pada tahun 2021 sebanyak 235.

Sementara itu Kepala Seksi Nilai Budaya dan Nilai Tradisi Disporabudpar Kabupaten Nganjuk Bisowarno, S.Pd menambahkan, NIK sangat penting bagi pelaku seni dan pemilik kesenian. Selain sebagai bentuk legal identitas, juga bisa dimanfaatkan untuk memantau geliat perkembangan kesenian di Kabupaten Nganjuk.

(Kabid Kebudayaan dan Kasi Nilai Budaya dan Nilai Tradisi Disporabudpar Kabupaten Nganjuk).

“Sehingga memudahkan kita untuk melakukan pembinaan-pembinaan tentang kualitas dari pada seni budaya. Dan keberadaan seni budaya yang ada di Kabupaten Nganjuk ini bisa lebih baik dan berkualitas,” tambah pria berkaca mata tersebut.

Dilanjutkan Bisowarno, NIK juga sebagai persyaratan pemberian rekomendasi pelaku seni sebelum menggelar pertunjukan di masyarakat. Misalnya, jika menggelar even kemudian ada pihak lain yang meragukan sisi administrasi atau legalitasnya, maka pelaku seni tersebut bisa langsung menunjukkan kartu NIK yang dimiliki. “Termasuk pemberian rekomendasi advis dengan catatan pelaku seni dan organisasi sudah memiliki kartu NIK,” tutur Bisowarno.

Apa dampak jika tidak memiliki NIK? Bisowarno mencontohkan pengalaman ketika ada sebuah even yang terpaksa diberhentikan. Saat itu, pihak keamanan menanyakan tentang izin. Ternyata, tidak memiliki. Karena selain izin advis, juga harus memiliki NIK.

“Dari situlah, kami tidak ingin kejadian itu terjadi lagi. Kita sosialisasi kepada para seniman agar segera mengurus NIK. Dengan harapan pelaku seni dan kesenian yang ada dapat melestarikan budaya dan kesenian Nganjuk,”pungkas Bisowarno.

(ZK/AL)