HKN ke-62, Pemkab Nganjuk Hadirkan Beragam Layanan Kesehatan dalam Kegiatan Prolanis
- 13-11-2026
NGANJUK, PING-Sejumlah perwakilan Federasi Serikat Buruh Independen (SBI) mendatangi Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Nganjuk, Senin (14/02/2022). Kehadiran mereka untuk mengadukan terkait rencana mogok kerja yang akan diadakan pada 22 Februari 2022 nanti. Hal itu dikarenakan terjadi keterlambatan pembayaran upah oleh perusahaan tempat para buruh tersebut bekerja.
Perwakilan SBI diterima oleh Suwanto, SH, MH selaku Kabid Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja Disnaker Kabupaten Nganjuk. Suwanto menjelaskan kepada para pekerja bahwa pihaknya akan menyelesaikan permasalahan yang tengah dialami.
Berkaitan dengan mogok kerja, Suwanto berharap tidak terjadi. Karena bisa mengganggu produksi dari perusahaan tersebut.
“Sebelum pelaksanaan mogok kerja tanggal 22 Februari kita upayakan turun ke perusahaan. Kami sudah berkoordinasi dengan tim pengawas,” tuturnya sembari mengingatkan mogok kerja adalah upaya terakhir jika tidak terjadi titik temu dengan perusahaan mengenai permasalahan tersebut, dan aksi dilakukan hanya sebatas mogok kerja di lingkungan pabrik, tidak berkonvoi dan anarkis.
“Saya berharap dengan jeda waktu H-7 pelakasanan mogok kerja masalah bisa teratasi. Untuk saat ini, bekerjalah seperti sedia kala, seperti biasanya,” pesannya menenangkan perwakilan buruh.
Selanjutnya Suwanto menjelaskan mengenai proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Salah satunya adalah melalui proses perundingan. Apabila ketika proses perundingan tersebut gagal dan tidak mencapai kesepakatan, pekerja dapat menggunakan haknya untuk melakukan mogok kerja. “Mogok kerja adalah upaya terakhir,” tegasnya.
Menurut Suwanto, pekerja yang melakukan mogok secara sah tetap berhak mendapat upah. Lain halnya dengan pekerja yang melakukan mogok secara tidak sah, mereka tidak berhak mendapat upah.
“Sah artinya adalah mengikuti prosedur yang telah diatur oleh Undang-undang yang berlaku. Salah satunya pekerja atau serikat pekerja wajib memberitahukan secara tertulis kepada perusahaan atau pengusaha dan Disnaker, maksimal tujuh hari kerja sebelum mogok kerja dilaksanakan,” lanjutnya sembari menyebut jika mogok kerja yang dilaksanakan di luar lingkungan pabrik, maka pekerja juga harus bersurat ke polsek dengan tembusan polres.
Adanya jeda waktu tujuh hari tersebut diharapkan bisa menjadi waktu penyelesaian oleh Disnaker dengan perusahaan. Dengan harapan tuntutan pekerja terakomodir, dan aktivitas perusahaan tetap berjalan normal.
Untuk itu, Suwanto berharap kepada perusahaan bersedia memenuhi tuntutan para serikat buruh atas hak normatif yang seharusnya diterima sesuai dengan ketentuan tersebut. Sebab, hal tersebut diatur pada Undang-undang, dan menjadi kewajiban perusahaan. “Ada sanksi jika tidak dilaksanakan. Sanksi terberat perusahaan tidak memenuhi hak pekerja adalah penutupan perusahaan,” tutupnya.
(ZK/CSY/AL)
Baca Juga :
