Pemkab dan Kejari Petakan Permasalahan Hukum di Kota Bayu

NGANJUK, PING-Untuk memenuhi dasar dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nganjuk terus berupaya untuk melakukan pembangunan pada segala sektor. Pesatnya pembangunan pada berbagai sektor juga secara kuantitatif maupun kualitatif akan turut menimbulkan permasalahan hukum.

Guna meredam hal tersebut, Pemkab Nganjuk mengadakan Focus Group Discussion (FGD) bertema “Permasalahan Hukum di Lingkup Pemerintah Kabupaten Nganjuk” bersama Kejaksaan Negeri (Kejari) Nganjuk, Rabu (23/02/2022). Selain diskusi, juga turut dilakukan penandatanganan nota kesepahaman antara kedua institusi tersebut.

Yang menandatangi nota kesepahaman tersebut adalah Plt Bupati Nganjuk DR. Drs. H. Marhaen Djumadi, SE, SH, MM, MBA dengan Kepala Kejari Nganjuk Nophy Tennophero Suoth, SH, MH.

“Maka hari ini kita sepakat menjalin kerjasama, antara Kejari Nganjuk dan Pemkab Ngankuk dalam rangka menyelesaikan permasalahan hukum Perdata dan Tata Usaha Negera (TUN) yang dinyatakan dalam penandatanganan nota kesepahaman bersama,” tutur Plt Bupati Kang Marhaen pada acara di Pendopo Kabupaten Nganjuk tersebut.

Plt Bupati Kang Marhaen mengatakan, kesepakatan tersebut akan berarti jika tersampaikan dan disetujui bersama. Artinya didukung seluruh jajaran, terutama di Pemkab Nganjuk, untuk membenahi tata usaha pemerintahan.

“FGD ini memberi payung hukum sekaligus pendampingan hukum bagi perangkat daerah dalam menjalankan program pembangunan di Kabupaten Nganjuk. Dengan harapan tidak muncul lagi rasa was-wad saat menjalankan programnya,” lanjut Plt Bupati Kang Marhaen.

Salah satu tujuan lain dari kegiatan tersebut menurut Plt Bupati Kang Marhaen adalah penyelesaian hukum bidang perdata maupun TUN akan lebih cepat dan tepat sasaran. Pemkab Nganjuk maupun Kejari Nganjuk sendiri akan berkoordinasi dan saling memberi informasi terkait pertimbangan bantuan hukum, pertimbangan hukum konsultasi hukum, maupun tindakan hukum lainnya.

“Sehingga dapat memberi jaminan keberhasilan dalam upaya penegakan hukum di Kabupaten Nganjuk,” jelas Kang Marhaen sambil berharap Pemkab Nganjuk dan Kejari Nganjuk selalu mengedepankan komunikasi guna mencari solusi atas permasalahan hukum yang dihadapi, sehingga berdampak positif terhadap pembangunan pada semua bidang di Kota Bayu.

Sementara itu, Plt Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Masyarakat (Aspem Kesra) Pemkan Nganjuk Samsul Huda, SH, MH menambahkan, FGD tersebut bertujuan untuk membedah hukum dalam perspektifnya. Antara lain peran penegak hukum, perundangan baik peraturan daerah (perda) maupun peraturan kepala daerah (perkada), dan membangun kesadaran humum di masyarakat.

“Khususnya bagi perangkat daerah. Agar dalam pelaksanaan kegiatan bisa menaati peraturan perundangan yang berlaku,” tambah Samsul pada kegiatan yang diikuti seluruh pimpinan perangkat daerah, camat, dan komponen penting lain dalam tata kelola keuangan daerah seluruh Kabupaten Nganjuk.(Hs/Ys)

Baca Juga :

Rencana Perluasan Kepesertaan, BPJS Ketenagakerjaan Gelar FGD Bersama Pemkab Nganjuk