Dukung Lingkungan Kerja Aman dari Kekerasan Seksual, RUU TPKS Disahkan

Nganjuk, PING - Setelah menempuh perjalanan waktu yang cukup panjang, akhirnya pada Selasa (12/4/2022) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) menjadi Undang-Undang (UU) Pengesahan UU TPKS telah memakan waktu 10 tahun pembahasan. UU TPKS disambut suka cita banyak pihak karena membawa angin segar bukan hanya bagi korban pelecehan seksual saja, tapi juga bagi kaum pekerja perempuan di Indonesia. Karena menciptakan rasa aman dalam lingkungan kerja terutama bagi pekerja perempuan di tanah air. Selain itu, karena angka kekerasan seksual di Indonesia sendiri mengalami tren peningkatan selama masa pandemi COVID-19.

Jauh sebelum UU TPKS disahkan, bukan tidak mungkin banyak kasus kekerasan seksual yang menimpa pekerja perempuan namun kasusnya tidak dilanjutkan ke pihak yang berwajib, entah karena alasan privasi atau lainnya. Banyak korban kekerasan seksual yang memilih untuk bungkam, karena masih belum adanya payung hukum yang berpihak kepada para korban. Kalau pun ada korban yang Speak-Up, pelaku kekerasan seksual pun juga rentan mengkriminalisasi korban diantaranya dijerat Pasal Pencemaran Nama Baik dan UU ITE atau Pornografi.

Untuk saat ini, kejahatan seksual di tempat kerja seperti itu tidak akan terjadi lagi karena dalam Pasal 4 ayat (1) UU TPKS disebutkan dan ditegaskan bahwa: setiap orang yang melakukan tindakan non fisik berupa isyarat, tulisan, dan/atau perkataan kepada orang lain yang berhubungan dengan bagian tubuh seseorang dan terkait dengan keinginan seksual, dipidana karena pelecehan seksual non fisik. Hukuman yang diberikan kepada pelaku yakni pidana penjara paling lama 9 bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp 10 juta.

Dalam lingkungan kantor misalnya, apa pun bentuknya baik berupa tindakan maupun kata-kata, dapat digolongkan sebagai pelecehan seksual, sepanjang korban merasa tidak nyaman dan terganggu. Hal itu juga termasuk seksis joke terkait penampilan atau pakaian, dan ujaran di depan umum yang dirasa mengganggu harga diri serta martabatnya.

Sebagai informasi, penyelesaian perkara tindak pidana kekerasan seksual tidak akan bisa lagi diselesaikan dengan menggunakan cara pendekatan Restorative Justice. Hal ini untuk menghindari upaya-upaya penyelesaian dengan uang. Menilik dari beberapa kasus kekerasan seksual yang terjadi, pelaku secara ekonomi lebih mampu daripada korban. Kasus tersebut pun selesai dengan pemberian sejumlah uang tanpa adanya proses hukum.

Dengan adanya UU TPKS, diharapkan dapat mendorong anak dan perempuan mengembangkan potensi yang ada di dalam dirinya untuk berdaya dan maju, dengan rasa aman tanpa perasaan was-was dalam mendukung ketahanan bangsa dan negara. Sebab, lahirnya UU TPKS tersebut merupakan salah satu upaya mendukung terciptanya lingkungan kerja yang aman dari kekerasan seksual khususnya bagi perempuan.

(AL/NR)

Baca Juga:

Peringati Hari Jadi Nganjuk ke 1085, Kang Marhaen Ajak Kaum Perempuan Terapkan Sikap Bela Bangsa

BAPPEDA Fasilitasi Usulan Perempuan dan Kelompok Rentan