HKN ke-62, Pemkab Nganjuk Hadirkan Beragam Layanan Kesehatan dalam Kegiatan Prolanis
- 13-11-2026
NGANJUK,PING - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Nganjuk menggelar Uji Publik terhadap Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pengelolan Barang Milik Daerah Kabupaten Nganjuk, Jumat (22/04/2022).
Bertempat di Ruang Rapat Anjuk Ladang Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nganjuk, Uji Publik Raperda dibuka Plt Bupati Nganjuk, Dr.Drs. H. Marhaen Djumadi, SE,SH,MM,MBA. Diikuti oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) se Kabupaten Nganjuk.
Turut hadir dalam kegiatan Uji Publik Raperda, Kartimah, S, M.Si, Kepala BPKAD, Dra. Rin Markamah, MM, Kepala Bidang Perbendaharaan BPKAD dan Samsul Hadi, SSTP, M.Si, Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah BPKAD Kabupaten Nganjuk.
Kegiatan tersebut, digelar sebagai upaya agar nantinya draf atau rancangan dari peraturan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah yang akan diterapkan dapat dipahami. Dan jika ada kekurangan, dapat diberikan saran, masukan ataupun kritikan dari masing-masing OPD yang hadir.
“Uji publik ini juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah (PP) No 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah dan peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 77 Tahun 2020, tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah,” ujar Kartimah dalam sambutanya.
Melalui peraturan tersebut, Kartimah menyebut, daerah diwajibkan menyusun perda tentang pengelolaan keuangan daerah beserta peraturan teknis pelaksanaannya, paling lambat tahun ini. “Supaya perda sesuai aturan dan bisa dijalankan di Kabupaten Nganjuk,” tegasnya.
Sementara itu, Kang Marhaen mengatakan, Uji Publik Raperda ini adalah inisiatif Pemkab Nganjuk untuk melindungi perangkat daerah melalui payung hukum. “Dalam Uji Publik ini, bisa menghasilkan perda yang betul-betul sesuai dengan peraturan diatasnya,” tuturnya.
Selanjutnya, Kang Marhaen mengajak OPD untuk selalu kritis dan proaktif. Manakala ada beberapa peraturan yang menjadi catatan kita. “Tidak sekedar formalitas, tapi betul-betul. Masukan pasal per pasal harus ada. Meskipun dalam konsep Raperda sudah disesuaikan. Sehingga perda ini betul-betul berkualitas,” bebernya.
Dijelaskanya, setelah diadakannya Uji Publik dan masukan-masukan dari perangkat daerah, hasilnya akan dikomunikasikan dengan DPRD Nganjuk.
“Tahun 2022 ini harus ditetapkan, kita harus betul-betul cepat,” tegasnya, sembari meminta BPKAD, untuk melaksanakan sosialisasi ke setiap OPD setelah adanya peraturan baru tersebut.
Sebagai informasi, hadir menjadi narasumber pada kegiatan Uji Publik Raperda tersebut, Nugroho Saputro dan Waluyo dari Universitas Sebelas Maret (UNS). Menyampaikan tentang mekanisme penatausahaan keuangan daerah berdasarkan PP 12/2019 tentang pengelolaan keuangan daerah. Dan menyampaikan tentang pengelolaan barang milik daerah (BUMD).
(ZK/AL).
Baca Juga :
