NIK Berfungsi Sebagai NPWP Akan Diberlakukan Tahun Depan

Nganjuk, PING – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam waktu dekat ini akan mengintegrasikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Dan implementasinya akan dilaksanakan pada tahun 2023. Hal tersebut dilakukan guna meningkatkan kemudahan bagi Wajib Pajak dalam mengakses dan menerima layanan perpajakan sekaligus mendukung kebijakan Satu Data Indonesia (SDI).

Rencana integrasi tersebut tertuang dalam Perjanjian Kerja Sama tentang Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan, dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dalam Layanan DJP Kemenkeu. Dan ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) Kemenkeu Suryo Utomo dan Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh di Kantor Pusat DJP, Jakarta, pada Jumat (20/5/2022).

Dalam keterangan resminya, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Neilmaldrin Noor menyebutkan perjanjian tersebut merupakan adendum dari Perjanjian Kerja Sama sebelumnya yang telah ditandatangani pada (2 /11/2018) lalu. “Tujuannya untuk memperkuat integrasi data antara DJP dan Ditjen Dukcapil, utamanya terkait NIK dan NPWP," ujarnya.

Neilmaldrin Noor juga menyebut adendum tersebut merupakan salah satu bentuk pemenuhan amanat UU 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yakni penggunaan NIK sebagai NPWP bagi Wajib Pajak orang pribadi yang merupakan penduduk Indonesia. Selain itu, adendum tersebut juga sesuai dengan amanat Perpres 83/2021 tentang kewajiban pencantuman NIK dan/atau NPWP dalam layanan publik.  

Neilmaldrin Noor juga mengungkapkan integrasi data kependudukan dan perpajakan tersebut kedepan akan semakin memperkuat upaya penegakan kepatuhan perpajakan. Karena data kependudukan merupakan data sumber yang digunakan oleh banyak instansi dan lembaga pemerintahan maupun non-pemerintah sehingga dapat meningkatkan efektivitas pengawasan kepatuhan perpajakan.

"Kami berharap sinergi antara kedua instansi di masa yang akan datang akan semakin kuat demi membangun Indonesia yang lebih baik, adil, dan sejahtera melalui penerimaan pajak," pungkasnya.