HKN ke-62, Pemkab Nganjuk Hadirkan Beragam Layanan Kesehatan dalam Kegiatan Prolanis
- 13-11-2026
NGANJUK,PING – Bidang Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Nganjuk menyampaikan pentingnya peran dan fungsi Serikat Pekerja bagi tenaga kerja dan perusahaan di Kabupaten Nganjuk.
Sebagai wakil dari tenaga kerja atau buruh di bidang ketenagakerjaan, secara garis besar Serikat Pekerja bertugas menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan adil antara tenaga kerja dan perusahaan.
Hal ini seperti yang disampaikan Kepala Disnaker Kabupaten Nganjuk, Supiyanto melalui Sekretaris Disnaker, Nur Wisnu Banrawan pada Selasa (21/6/2022) di Aula Balai Latihan Kerja (BLK) Nganjuk. Diikuti oleh 40 peserta dari Organisasi Pengusaha, dan Serikat Pekerja di Kabupaten Nganjuk.
“Serikat pekerja dibentuk menjadi sarana komunikasi efektif dan aspiratif yang dapat memberikan kontribusi untuk kepentingan pekerja dan perusahaan. Agar kepentingan pekerja dan perusahaan berjalan serasi dan seimbang,” tuturnya.
Sementara itu Kepala Bidang (Kabid) Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja Disnaker Kab. Nganjuk menyampaikan Serikat Pekerja yang ada di Kabupaten Nganjuk wajib melaporkan keanggotaannya.
Suwanto menjelaskan dengan adanya pelaporan jumlah keanggotaan serikat pekerja, membantu pihaknya untuk mengakomodir dalam penyelesaian konflik hubungan industrial yang berpotensi terjadi. Selain itu, juga untuk pendataan keanggoataan serikat pekerja resmi yang baru di Kota Bayu.

Menambahkan, Suwanto berharap sebagai Kawasan Industri Nganjuk (KING) dengan adanya serikat pekerja, perselisihan hubungan industrial dapat ditekan jumlahnya.
“Ketika perusahaan itu menerapkan norma dan aturan hubungan kerja yang baik, tidak akan ada perselihan yang terjadi. Sehingga hubungan kerja industrial dapat tercipta dengan baik, karena perusahaan butuh pekerja dan pekerja butuh perusahaan,” jelasnya.
“Ini terbukti semester pertama kami hanya menangani satu perselisihan. Hal ini berbeda dengan kabupaten atau kota lain,” pungkasnya sembari menyebut agar hubungan kerja berjalan dengan kondusif, maka penyelesaian hubungan industrial harus diselesaikan dengan baik melalui komunikasi dua belah pihak, antara pekerja dan perusahaan.
(ZK/ALPH)
BACA JUGA:
Terima Aduan dari Federasi SBI, Begini Langkah yang Dilakukan Disnaker