HKN ke-62, Pemkab Nganjuk Hadirkan Beragam Layanan Kesehatan dalam Kegiatan Prolanis
- 13-11-2026
NGANJUK,PING- Sebagai wujud dari komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nganjuk dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat pekerja, serta mengoptimalkan pelaksanaan pengawasan dan perlindungan ketenagakerjaan.
Pemkab Nganjuk melalui Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kabupaten Nganjuk sepakat menjalin kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, dan perusahaan guna memperluas cakupan kepesertaan jaminan sosial terhadap tanaga kerja di Kota Bayu.
“Seluruh perusahan yang beroperasi di Kabupaten Nganjuk diminta untuk mendaftarkan karyawannya ke dalam BPJS, baik BPJS Kesehatan ataupun BPJS Ketenagakerjaan,” tutur Suwanto Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja Disnaker Kabupaten Nganjuk, Rabu (13/7/2022) pada PING di Ruang Rapat Rorokuning Pemkab Nganjuk usai melaksanakan penandatangan komitmen bersama dengan perusahaan.
Suwanto menyampaikan pentingnya memberikan perlindungan sosial bagi tenaga kerja di Kabupaten Nganjuk. Hal ini untuk memberikan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian bagi pekerja. “Wajib bagi perusahaan untuk memberikan perlindungan bagi pekerjanya,” tegasnya.
Untuk itu, pihaknya mengimbau perusahaan untuk patuh dan taat terhadap kewajibannya. Dengan mengikutsertakan pekerjanya ke dalam program perlindungan bagi tenaga kerja.
“Kami yakin perusahan mampu melaksanakan ketentuan kewajiban mendaftarkan BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan. Karena pada prinsipnya premi yang harus dibayarkan relatif kecil dan UMK Nganjuk juga masih rasional bagi iklim investasi. Jadi masih terdapat ruang finansial yang cukup lebar untuk memenuhi hak pekerja atas perlindungan BPJS,” urai Suwanto.
Sementara bagi pekerja yang telah terdaftar di BPJS Kesehatan dengan status kepesertaanya merupakan Penerima Bantuan Iuran (PBI) dari pemerintah, Suwanto menjelaskan dalam waktu secepatnya harus dialihkan dan dibayarkan oleh perusahaan.
“Dalam hal pekerja yang awal status kepesertaan BPJS Kesehatannya merupakan Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan apabila di kemudian hari terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), maka pemerintah daerah akan berusaha menjamin kepesertaan BPJS Kesehatan dengan status PBI baik itu melalui alokasi APBN maupun APBD,“ bebernya sekaligus mendorong perusahaan untuk menyalurkan CSR nya dalam bentuk pembayaran premi mandiri BPJS bagi warga di sekitar lingkungan pabrik.
(ZK/AL)
Baca Juga :
