Tingkatkan Kualitas DTKS, Pemkab Nganjuk Adakan Bimtek Lanjutan Bagi Operator Data

NGANJUK, PING - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nganjuk melalui Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) lanjutan verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) tahun 2022. Bagi Operator DTKS dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) di Kota Bayu.

Kegiatan bimtek diikuti oleh 284 operator DTKS dan 20 TKSK se-Kabupaten Nganjuk. Dilaksanakan mulai tanggal 20-28 Juli 2022 secara bertahap. 

Bimtek operator DTKS, dibuka langsung oleh Kepala Dinsos P3A, Nafhan Tohawi, pada Rabu (20/7/2022). Dalam sambutannya, Nafhan menyampaikan tentang pentingnya verifikasi dan validasi DTKS. Hal ini sebagai data dasar dalam mengambil langkah penyelenggaraan kesejahteraan sosial agar permasalahan kemiskinan dapat diatasi secara efektif di Kota Bayu.

Dijelaskannya, saat ini penanganan kemiskinan menjadi salah satu prioritas pembangunan Kabupaten Nganjuk. “Sehingga pada tahun 2022 ini kita harus lebih fokus untuk meng-update keberadaan data DTKS kita, sehingga kita bisa menyediakan data yang akurat dan mutakhir untuk arah kebijakan pembangunan daerah,” jelasnya.

Baca Juga : Serahkan Bantuan Asistensi Kang Marhaen Ajak Peserta Rehabilitasi Sosial Bangkit dan Berubah

Ditambahkan Nafhan, tujuan bimtek bagi Operator DTKS adalah untuk meningkatkan kemampuan operator dalam mengolah, menginput, dan perubahan pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

“Kita tingkatkan lagi kemampuan operator dalam mengelola data. Baik itu data warga yang sudah ada dalam DTKS, hingga data warga yang sudah dapat bantuan agar bisa tervalidasi,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan, Rehabilitasi Sosial, dan Kebencanaan Dinsos P3A, Trisno Susilo, menambahkan tentang pentingnya verifikasi dan validasi DTKS. Hal ini guna meningkatkan program Bantuan Sosial (Bansos) yang tepat sasaran.

"Sesuai dengan Undang-undang No. 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Undang-undang No. 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin dan Peraturan Kemensos RI No. 3 tahun 2021 tentang Pengelolaan DTKS,” bebernya.

Baca Juga : Dinsos PPPA Fasilitasi 2 PPKS Masuk PPSSA Nganjuk Guna Mendapatkan Pendidikan Yang Layak 

Dengan adanya bimtek ini, Trisno Susilo berharap, melalui aplikasi SIKS-NG para petugas atau operator data dapat lebih terampil mengoperasikan aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) yang telah di buat oleh Pusdatin Kementrian Sosial RI.

“Kedepan diharapkan para petugas data dapat memasukkan profil dan data yang lebih akurat, untuk lebih menjamin pemerataan dan keadilan pembangunan serta menjamin terpenuhinya hak warga kurang mampu,” paparnya. (Zk/Nr)