HKN ke-62, Pemkab Nganjuk Hadirkan Beragam Layanan Kesehatan dalam Kegiatan Prolanis
- 13-11-2026
NGANJUK, PING - Plt Bupati Nganjuk Marhaen Djumadi membuka bazar UMKM di Alun-alun Kabupaten Nganjuk, Jumat malam (14/10/2022). Kegiatan tersebut sekaligus sebagai rangkaian gebyar peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1444 Hijriyah.
Dibukanya rangkaian acara dengan pemotongan pita oleh Plt. Bupati Nganjuk Kang Marhaen didampingi Wakil Ketua I TP-PKK Kabupaten Nganjuk Yuni Marhaen.
Rangkaian peringatan Maulid Nabi yang dikemas dengan gebyar UMKM dan hiburan rakyat tersebut dipusatkan di Alun-alun Nganjuk selama tiga hari kedepan. Dimulai tanggal 14 sampai dengan 16 Oktober 2022. Diisi degan stand Bazar UMKM, perlombaan Islami, sholawat, dan Pengajian Akbar
Kang Marhaen dalam sambutanya menyampaikan bazar UMKM menjadi salah satu rangkaian peringatan maulid nabi untuk membangkitkan perekonomian di Kabupaten Nganjuk. "Harapannya melalui bazar UMKM ekonomi kerakyatan menjadi meningkat, sehingga perputaran ekonomi di Kabupaten Nganjuk juga ikut meningkat," tuturnya.
"Ayo beli dan bela produk produk lokal Kabupaten Nganjuk. Ayok kita belanja produk-produk dari UMKM," Ajak Kang Marhaen kepada para tamu yang hadir dan masyarakat Nganjuk.
Momen kali ini selain sebagai bentuk kecintaan kita kepada nabi besar Muhammad SAW, Kang Marhaen menyebut sekaligus juga sebagai silaturahmi masyarakat Nganjuk dan dakwah atau syiar.
"Karena selain bazar UMKM dan sholawatan, nanti juga akan diisi dengan ceramah motivasi dan kesehatan oleh Ustadz Dr. H. Agus Ali Fauzi PG D dari Surabaya. Sehingga ini penting untuk masyarakat sebagai ilmu dan semangat hidup sehat kita bersama," bebernya.

Selanjutnya, dalam sambutanya Kang Marhaen juga menyinggung terkait dengan pembangunan-pembangunan di Kabupaten Nganjuk yang harus cepat dikerjakan diselesaikan. Utamanya terkait dengan program padat karya dan bantalan sosial masyarakat. "Kaitanya dengan dana perubahan anggaran keuangan (PAK) tahun 2022 harus segera diundangkan, dan Pemerintah harus segera mengeksekusinya," bebernya.
"Sehingga mereka yang belum terdaftar penerima bansos (bantuan sosial) oleh Pemerintah Pusat dapat dicover oleh Pemerintah Daerah, " tambahnya.
(Alf/Zk/Nr)