Kasus HIV/AIDS di Kota Bayu Semakin Meningkat di Tahun 2022, KPAD Sinergikan Anggota dan Stakeholder

Nganjuk, PING – Komisi Penanggulangan AIDS Daerah (KPAD) Kabupaten Nganjuk melakukan koordinasi, evaluasi dan mencari solusi bersama anggota dan stakeholder terkait dalam upaya penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten Nganjuk, Senin (31/10/2022) di Balai Latihan dan Kerja (BLK) Nganjuk.

Kegiatan tersebut diselenggarakan untuk mengendalikan kasus HIV/AIDS di Kabupaten Nganjuk yang semakin hari semakin bertambah. “Di Nganjuk hingga tahun ini ada sebanyak 2043 kasus. Ini yang terdeteksi, lha yang belum atau tidak terdeteksi bagaimana?,” ungkap Laksmono Pratignjo, Sekretaris Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Nganjuk. 

Dalam penjelasannya Laksmono Pratignjo menyebutkan 1 (satu) penderita HIV/AIDS beresiko menularkan kepada 100 orang. Dalam penularannya, HIV/AIDS banyak diderita Ibu Rumah Tangga (IRT). “Selain itu juga wanita penjaja seksual atau WPS. Kemudian waria dan lelaki suka lelaki (LSL). Luar biasa penularannya,” bebernya sembari menyebut ada 27 hingga 30 titik lokasi yang digunakan untuk transaksi prostitusi di Kabupaten Nganjuk.

“Itu prostitusi yang nyata dan kelihatan. Belum lagi yang melalui aplikasi-aplikasi dan medsos. Ini masalah sosial yang harus ditangani bersama-sama dan harus kompak,” tutur Laksmono Pratignjo.

“Kondisi ini seperti gunung es. Sosialisasi dan edukasi semakin digencarkan maka akan semakin banyak kondisi penderita HIV/AIDS yang terdeteksi. Tapi itu semakin baik,” tambahnya.

Menuju Indonesia bebas AIDS tahun 2030, percepatan pencapaian 3 (three) zero menjadi sebuah keharusan bagi Pemerintah dan Stakeholder terkait dalam pelaksanaan program penanggulangan HIV/AIDS. Meliputi zero infeksi baru, zero kematian terkait AIDS dan zero stigma & diskriminasi.

Sementara itu, memberikan masukan pada sesi diskusi rapat, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Nganjuk Slamet Basuki menyampaikan pentingnya pemetaan terhadap 3 (three) zero.

“Di identifikasi dulu apa penyebabnya, kemudian dipetakan dari tingkat Desa atau Kelurahan. Kemudian datanya diinformasikan secara secret atau tersembunyi kepada Kepala Desa atau Lurah. Sehingga Kepala Desa atau Lurah dapat melakukan action dan edukasi apa kepada masyarakat,” tutur Slambas, sapaan akrab pria berkacamata tersebut.

“Semuanya harus terukur. Dan intinya tetap merahasiakan data si penderita,” imbuhnya.