HKN ke-62, Wabup Trihandy Tekankan Pencegahan Penyakit dan Pelayanan Kesehatan Terbaik
- 12-11-2026
NGANJUK,PING – Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Nganjuk bersama Dewan Pengupahan Kabupaten Nganjuk melaksanakan survei standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL) di Pasar Wage Nganjuk, Senin (14/11/2022).
Survei tersebut bertujuan untuk mendapatkan data yang digunakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nganjuk sebagai dasar memberikan masukan atau usulan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur dalam menetapkan Upah Minimum Kabupaten (UMK) di Kabupaten Nganjuk tahun 2023 nanti.
Hal ini disampaikan Supiyanto, Kepala Disnaker Kabupaten Nganjuk sekaligus Ketua Dewan Pengupahan Kabupaten Nganjuk usai melaksanakan survei KHL.
“Pagi ini kita dari Dewan Pengupahan Kabupaten Nganjuk turun ke Pasar Wage I Nganjuk dalam rangka survei KHL masyarakat Nganjuk. Kita cek harga kebutuhan pokok dan konsumsi masyarakat untuk menentukan upah minimum yang akan kita usulkan ke Provinsi Jawa Timur,” tuturnya.
Supiyanto menjelaskan, penetapan UMK dilakukan setiap tahunnya oleh Gubernur berdasarkan KHL dengan memperhatikan produktifitas dan pertumbuhan ekonomi Kabupaten atau Kota.
“Survei ini penting, untuk mengukur daya beli masyarakat. Selain itu sebagai dasar kebijakan Kepala Daerah untuk menentukan upah minimum Kabupaten atau Kota. KHL ini nanti digunakan sebagai dasar Bupati Nganjuk dalam memberikan usulan yang diajukan kepada Gubernur Jawa Timur,” beber Supiyanto.
Supiyanto menambahkan, UMK Kabupaten Nganjuk untuk saat ini senilai 1,97 Juta Rupiah. Pihaknya berharap, kedepan UMK Kabupaten Nganjuk dapat bertambah. “Jika daya beli masyarakat bagus maka tingkat ekonominya juga bagus. Dapat menambah upah minimum Kabupaten Nganjuk tahun depan,” tambahnya sembari berharap upah minimum Kabupaten Nganjuk dapat naik diatas 2 Juta Rupiah bahkan lebih pada tahun 2023.
Foto Dewan Pengupahan Kabupatan Nganjuk bersama Kepala Pasar Wage Nganjuk usai melakukan survei.
Sementara itu, Suwanto selaku Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja Disnaker Kabupaten Nganjuk yang juga sebagai Sekretaris Dewan Pengupahan Kabupaten Nganjuk tersebut, menambahkan komponen KHL yang menjadi sasaran survei di Pasar Wage Kabupaten Nganjuk meliputi makanan, minuman dan sandang atau pakaian.
“Selain itu juga dilakukan survei terkait kebutuhan perumahan, pendidikan, kesehatan, transportasi, rekreasi dan tabungan. Intinya survei ini dilakukan hanya sebagai bahan atau dasar dan wawasan Bupati dalam mengusulkan UMK ke Gubernur,” ungkapnya sembari menjelaskan dasar penghitungan UMK yakni Peraturan Pemerintah 36/2021.
Disampaikan Suwanto, ada beberapa faktor yang menjadi perhitungan dalam menetapkan UMK. Antara lain rata-rata konsumsi masyarakat per kapita, rata-rata jumlah anggota rumah tangga, dan rata-rata jumlah anggota rumah tangga yang bekerja. “Dan UMK tahun yang berjalan (2022), pertumbuhan ekonomi provinsi serta pertumbuhan inflasi di suatu provinsi,” jelasnya.
“Selanjutnya UMK dihitung berdasarkan data yang disampaikan Kementerian Ketenagakerjaan, sehingga muncul Batas Atas dan Batas Bawah UMK” tambah Suwanto.
“Usulan UMK juga tidak boleh melebihi batas atas UMK. Kalau melebihi maka terpaksa memakai UMK yang lama,” imbuhnya sembari mencontohkan penghitungan UMK. (ZK/AL)
Baca Juga:
