HKN ke-62, Pemkab Nganjuk Hadirkan Beragam Layanan Kesehatan dalam Kegiatan Prolanis
- 13-11-2026
Nganjuk, PING – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nganjuk melalui Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Ekbang) Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk bersama Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Nganjuk menyelenggarakan Sosialisasi Pemanfaatan BBM Bersubsidi Sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Rabu (19/10/2022) di Ruang Rapat Anjuk Ladang.
Hadir memberikan sambutan Asisten Ekbang Setda Kabupaten Nganjuk Judi Ernanto didampingi perwakilan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Anjuk Ladang, perwakilan Polres Nganjuk dan perwakilan Sales Area Manager Pertamina Patra Niaga Kediri. Beserta para undangan pegiat UMKM di Kabupaten Nganjuk.
Dalam sambutannya Judi Ernanto menyampaikan tujuan diselenggarakannya sosialisasi tersebut yakni menyampaikan informasi-informasi kepada para pelaku UMKM terkait pemanfaatan BBM bersubsidi.
“Pertama, agar pelaku UMKM tidak mengalami permasalahan hukum di kemudian hari. Kedua, agar memahami semua regulasi yang ada di Pertamina,” bebernya menyebut agar pemanfaatan BBM bersubsidi ini benar-benar tepat sasaran.
Judi juga menyebut Pemkab Nganjuk melalui dinas-dinas teknis terkait siap memfasilitasi masyarakat dalam bentuk memberikan surat rekomendasi dalam hal pemanfaatan BBM bersubsidi.
“Sebagai contoh, Dinas Pertanian melalui Balai Pelatihan Pertanian atau BPP di setiap kecamatan berkoordinasi dengan Kepala Desa untuk merekomendasi petani yang memang berhak mendapatkan BBM bersubsidi,” tutur mantan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk ini.
“Juga para pelaku UMKM di Nganjuk nantinya bisa mendapatkan surat rekomendasi pemanfaatan BBM bersubsidi melalui Dinas Koperasi Kabupaten Nganjuk atau Disperindag Kabupaten Nganjuk,” tambah Judi Ernanto.
Senada dengan Judi Ernanto, perwakilan Sales Area Manager Pertamina Patra Niaga Kediri Mohamad Rizal menyebutkan penerbitan surat rekomendasi tersebut sesuai Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Nomor 17 tahun 2019 tentang Penerbitan Surat Rekomendasi Perangkat Daerah untuk Pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu.
“Sesuai pasal 3 ayat (1) Peraturan BPH Migas 17/2019. Yakni pembelian BBM tertentu, konsumen harus mendapatkan surat rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Surat rekomendasi dari Kepala Pelabuhan Perikanan atau Lurah/Kepala Desa,” imbuh Mohamad Rizal.
(AL/ZK)
