JAKARTA,PING- Plt Bupati Nganjuk, Marhaen Djumadi menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepala Daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) 2023 di Jakarta, Selasa (17/1/2023).
Dalam pembukaan rakornas bertajuk “Penguatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengendalian Inflasi” ini, Presiden Joko Widodo menyampaikan beberapa arahan, antara lain:
- Pandemi Covid-19 berhasil dikelola dan dikendalikan dengan baik berkat kerja keras semua pihak.
- Pertumbuhan ekonomi berada di posisi yang baik, tapi tetap memerlukan kewaspadaan dan kerja keras bersama. Apalagi, sepertiga ekonomi dunia diprediksi akan mengalami resesi.
- Mengenai inflasi, Gubernur dan Bupati/Wali Kota bersama Bank Indonesia perlu terus memantau dan mengantisipasi pergerakan harga barang dan jasa di lapangan. Sehingga selalu terdeteksi sedini mungkin sebelum kejadian besarnya itu datang. Sehingga, bisa kita kejar dan kita antisipasi untuk kita selesaikan.
- Cek betul di lapangan, apakah data yang diberikan itu (harga satuan barang) sesuai dengan fakta-fakta di lapangan. “Jangan sampai, sudah enggak musim lagi sekarang ini, yang namanya bawahan ABS (asal bapak senang), “Baik, Pak. Tidak ada yang naik, Pak. Harga stabil, Pak. Saya cek langsung ke lapangan,” terang Presiden Jokowi.
- Jadi, BPS di daerah informasikan angka-angka yang apa adanya kepada kepala daerah.
- Di tahun 2022, angka kemiskinan ekstrem sebesar 2%, sementara target kemiskinan ekstrem adalah 0 persen di tahun 2024.
- Penurunan angka stunting menjadi salah satu perhatian utama pemerintah karena berdampak ke pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), target di 2024 adalah di bawah 14%.
- Hati-hati untuk stunting, 23 persen penyumbang stunting itu adalah masalah bayi yang belum lahir, artinya masih dalam kandungan. Sehingga kepada kepala daerah, dinas, BKKBN untuk mengingatkan terus mengenai pentingnya gizi bagi ibu hamil, dicek apakah anemia atau tidak.
- Kepada puskesmas, kepada posyandu, agar aktif membantu calon ibu dan ibu yang memiliki balita. Ingatkan mengenai anemia, ini harus dicek. Ingatkan mengenai ASI eksklusif selama enam bulan dan yang paling penting juga untuk memonitor yang ada di lapangan, karena setiap ibu itu memiliki, harus diintervensi dengan cara-cara yang berbeda.
- Indikator Kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) diarahkan sesuai prioritas pemerintah yaitu investasi, kemiskinan, digitalisasi, inflasi, dan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).
- Investasi dan ekspor adalah kunci pertumbuhan ekonomi. Persoalan tata ruang dan persetujuan bangunan gedung tidak boleh menjadi penghambat proses investasi.
- APBD harus dibelanjakan untuk produk-produk buatan dalam negeri, baik langsung maupun melalui e-katalog.
- Seluruh provinsi dan kabupaten/kota perlu memaksimalkan potensi daerah, membuat masterplan, dan merencanakan branding yang lebih spesifik atau memiliki ciri khas.
- Stabilitas politik dan keamanan menuju pemilu 2024 harus menjadi perhatian. Situasi kondusif di lapangan harus dijaga agar masyarakat tidak menjadi korban politik, terutama politik identitas.
- Semua masyarakat Indonesia memiliki hak yang sama untuk beribadah dan beragama. Hal ini dijamin oleh konstitusi.
Plt Bupati Nganjuk, Kang Marhaen foto bersama dengan Gubernur Jawa Timur dan para Kepala Daerah dari Jawa Timur, saat acara pembukaan Rakornas di Sentul International Convention Centre (SICC), Sentul, Jawa Barat, Selasa (17/01/2023)
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri RI, Tito Karnavian dalam laporannya menyampaikan bahwa berkat kolaborasi antara instansi pusat dan daerah, pertumbuhan ekonomi secara nasional terus menunjukkan angka positif.
“Selain itu, sebagai upaya pengendalian inflasi daerah, Kemendagri bersama pemerintah pusat dan daerah menyelenggarakan rapat koordinasi rutin mingguan pengendalian inflasi daerah setiap hari senin sejak Oktober 2022,” tuturnya.
Tito pun menjelaskan, usai pembukaan, rakornas ini terbagi dalam 4 panel yang akan membahas mengenai pertumbuhan ekonomi dan inflasi; penguatan investasi, hilirisasi, dan kemudahan perizinan berusaha; penanganan Covid-19, stunting, kemiskinan, dan jaring pengaman sosial; serta stabilitasi politik, hukum, keamanan, dan pengawasan
