Tingkatkan Kapasitas dan Kapabilitas ASN, BKPSDM Lakukan Pendampingan Penyusunan SKP

NGANJUK, PING - Berdasarkan Pasal 6 Peraturan Menteri PAN dan RB No. 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara menegaskan bahwa setiap Instansi Pemerintah wajib menerapkan pengelolaan kinerja pegawai. Maka perlu dilakukan pendampingan penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) tahun 2023 Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Nganjuk bekerjasama dengan beberapa pihak yakni Bappeda, Bagian Organisasi Setda, Inspektorat, BPKAD di Ruang Rapat Srikandi Bappeda, Kamis(19/1/2022).

Arum Pravita Sari selaku Kepala Bidang Peningkatan Kapasitas dan Kinerja ASN BKPSDM Kabupaten Nganjuk mengatakan adanya pendampingan penyusunan SKP ini untuk mewujudkan SKP yang benar dan tepat sasaran.

Baca Juga : Hadiah Awal Tahun, Kang Marhaen Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama

"Pendampingan ini dilaksanakan sebagai pedoman setiap ASN untuk menyusun SKP di masing-masing OPD harus sesuai dengan Permenpan RB Nomor 6 tahun 2022. Peserta bimtek diharapkan mampu menyusun SKP sesuai tepat sasaran," ujarnya saat ditemui PING.

Selain itu Arum menyampaikan pendampingan penyusunan SKP ini merupakan salah satu upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk dalam meningkatkan kapasitas dan kapabilitas ASN dalam mendukung kebijakan pemerintah pusat.

"Untuk kepala PD (Perangkat Daerah) selaku yang mempunyai pekerjaan itu dia harus membagi setingkat administrator dan juga kepada pengawas sampai dengan pelaksana. Kita ingin dari SKP Kepala PD ini sudah fix sesuai dengan Rentra 2023, Renja, DPA dan juga perjanjian kinerja," sambungnya.

"Dan yang perlu digaris bawahi pada akhir Januari semua SKP sudah fix, matriknya menyesuaikan dan bisa membagi dengan dialog kinerja, membuat pohon kinerja sehingga nanti bisa menyusun matrik peran dan hasil," imbuhnya.

Arum berharap didalam penyusunan SKP mulai dari JPT (Jabatan Pimpinan Tinggi) itu semua sudah benar dan sudah selaras sesuai dengan dokumen yang ada. Karena ini sangat penting dilaksanakan dalam rangka mensinergikan kebijakan manajemen ASN menuju pelayanan yang berkualitas.

"Harapannya jadi ketika para pejabat JPT ini nantinya akan membagi atau mem-breakdown kepada pejabat dibawahnya itu semuanya sudah betul sesuai dengan dokumen-dokumen tersebut jadi ada keterkaitan," harapnya.

Baca Juga : Kang Marhaen Resmi Lantik Nur Solekan Menjadi Sekda Definitif

Sebagai informasi kegiatan pendampingan penyusunan SKP tersebut dilaksanakan selama lima hari 19 Januari hingga 26 Januari 2023 yang terbagi beberapa PD dari yang terjadwal sesuai dengan hadapannya yakni irban. Pengumpulan hasil penyusunan SKP diberikan waktu satu minggu kedepan sejak mengikuti pendampingan.

(YOS/CS/YS)