Tahun 2023 Kang Marhaen Tekankan Dynamic Governance Bagi Seluruh Kepala OPD

NGANJUK, PING - Mengawali tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Nganjuk tandaskan harus mampu mereformasi birokrasi menjadi dynamic governance (tata kelola pemerintah yang bersih, efektif, dan efisien) dengan membangun pola atau sistem kerja yang cerdas. Hal ini disampaikan oleh Plt Bupati Nganjuk Marhaen Djumadi saat menyampaikan arahannya dalam "Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan TA 2022 dan Rencana Pelaksanaan Kegiatan TA 2023", di Pendopo KRT Sosrokoesoemo, Rabu(4/1/2023).

Dikatakan Kang Marhaen bahwa tahun 2022 telah berlalu masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan di tahun 2023. Dirinya ingin tahun ini semuanya harus bersih dan transparan. Maka perlu untuk membangun sebuah pola dan sistem kerja yang pas.

"Saya selalu katakan bagaimana di Kabupaten Nganjuk ini supaya bersih dan transparan. maka ini pentingnya membangun sebuah pola sistem. saya tidak muluk bagaimana menciptakan sistem birokrasi dynamic governance", tuturnya.

Baca Juga : BPKAD Kabupaten Nganjuk Gelar Rakor Persiapan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Tahun 2022

Sehingga ditekankan Kang Marhaen harus dibangun pondasi yang kuat dan pola kerja yang tertata. "Maka pondasi ini harus kuat pola kerja harus tertata. Pak Sekda dan asisten harus mumpuni bagaimana koordinasi dengan OPD. Dan inspektur harus bisa melakukan pokok management learning perencanaan, pengawasan, organizing begitu pula semuanya", paparnya.

Menurut Kang Marhaen keberhasilan sebuah pemerintahan dimulai dari perencanaan. "60 persen keberhasilan dimulai dari perencaan. Kalau dari awal sudah salah maka jangan berharap hasilnya juga akan benar", tukasnya.

Disamping itu Kang Marhaen juga menuturkan bahwa, seluruh program dan kegiatan pemerintah daerah maupun OPD aktualisasinya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan tak kalah penting adalah menjalin komunikasi, koordinasi dan kolaborasi antar OPD. "Yang penting semua harus sesuai undang-undang dan terapkan komunikasi, koordinasi dan kolaborasi untuk Nganjuk bangkit tak hanya sekadar slogan", pungkasnya.

Sementara itu Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk Nur Solekan melaporkan kepada Plt Bupati Nganjuk bahwa di tahun 2023 ini Pemerintah Kabupaten Nganjuk harus menyelesaikan rancangan awal RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah) sebelum pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah tahun 2024 sebagai dasar penentuan visi misi Bupati terpilih tahun 2024 nanti. "Tahun 2023 ini kita sudah ditunggu oleh sebuah kegiatan yang cukup besar baik 5 tahun kedepan. Ranwal RPJPD harus jadi sebelum pemilihan bupati tahun 2024. RPJPD akan menjadi dasar visi misi bupati terpilih", ungkap Nur Solekan.

Baca Juga : Tingkatkan SPIP, Inspektorat Gelar Bimtek Penyusunan PKPT Berbasis Risiko Tahun 2023

Nur Solekan juga menyampaikan selain RPJPD juga sudah memulai menjalankan ranwal RKPD (Rencana Kerja Perangkat Daerah) tahun 2024. Menurutnya ini adalah sebuah momentum yang sangat strategis dalam menterjemahkan kebijakan-kebijakan apa yang akan disusun di tahun 2024.

"Kita juga sudah mulai menjalankan ranwal RKPD 2024  yang akan menjadi titik temu komunikasi antara pemda dengan DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Kabupaten Nganjuk. Kami sangat berharap kepedulian dari bapak ibu kepala OPD untuk mengawal ranwal RKPD ini yg menjadi titik awal kita dalam menyusun APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) 2024", harapnya.

Selanjutnya dirinya menyebut bahwa program-program yang di jalankan oleh APBD Kabupaten Nganjuk harus berdasarkan money follow program (anggaran dialokasikan untuk program prioritas yang ditentukan bersama). Kemudian ditindaklanjuti lagi dengan sebuah akselerasi dari OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dengan menyusun berdasarkan program follow result artinya program itu harus berorientasi pada output dan outcome.

Baca Juga : Berikan Kepastian Hukum, Kang Marhaen Serahkan 1615 Sertipikat PTSL Warga Desa Jekek

"Akhir Januari akan dirumuskan kegiatan untuk melaksanakan kegiatan reformasi birokrasi dengan Deputi Menpan RB. Karena nampaknya RB (Reformasi Birokrasi) dan SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) kita harus dibenahi bersama-sama. Kita selalu komunikasi kerjasama dengan deputi menpan minimal BB dan targetnya A reformasi birokrasi.

Kemudian kegiatan pengelolaan APBD tahun 2023 ungkap Nur Solekan untuk kebijakan pengeluaran daerah ada 9 regulasi yang mendasari hal itu. "Dan kita sudah siap menjalankan satu data satu sistem. Itu nanti akan meringankan semua OPD dengan satu aplikasi yaitu SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah)", tutupnya.

Sebagai informasi kegiatan tersebut diawali dengan penyerahan piagam penghargaan untuk kategori 1 sampai 10 dalam penyusunan laporan keuangan SKPD terbaik 2021, penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2023, SPD (Surat Penyediaan Dana) 2023 dan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) tahun 2023.

Berikut daftar OPD dan instansi penerima piagam penghargaan SKPD 2021 terbaik :

1. Dinas PPKB (Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana) sekaligus menerima DPA 2023
2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 
3. Badan Pendapatan Daerah
4. Inspektorat
5. RSD (Rumah Sakit Daerah) Kertosono
6. RSD (Rumah Sakit Daerah) Nganjuk
7. Dinas Kominfo (Komunikasi dan Informatika)
8. Sekretariat Daerah
9. Dinas PMPTSP (Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu)
10. Kecamatan Gondang

Penerima Penghargaan SPD 2023 :
Kepala Dinas Tenang Kerja

Penerima Penghargaan SP2D 2023 :
Kalaksa BPBD

(YOS/YS/KR)