Jelang Penilaian KKPHAM Tahun 2023, Pemkab Nganjuk Koordinasi Bersama Kanwil Kemenkumham Jatim

Nganjuk, PING – Bagian Hukum Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Aspemkesra) Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk menggelar rapat koordinasi dengan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur dalam rangka persiapan pengumpulan dan pengisian data Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia (KKPHAM) Tahun 2023 di ruang rapat Roro Kuning Pemkab Nganjuk, Rabu (15/2/2023).

Hadir memberikan sambutan, Aspemkesra Kabupaten Nganjuk Samsul Huda beserta jajarannya. Turut hadir Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur Lilik Pudjiastuti, Kepala Bidang HAM Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur Wiwit Purwani Iswandari. Hadir pula perwakilan dari OPD selaku pelaksana pengumpulan dan pengisian data KKPHAM di lingkungan Pemkab Nganjuk. 

Untuk diketahui, penilaian KKPHAM sendiri dilaksanakan dalam rangka mewujudkan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dalam Penghormatan, Perlindungan, Pemenuhan, Penegakan, dan Pemajuan Hak Asasi Manusia (P5HAM). Hal tersebut tertuang dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 22 Tahun 2021 tentang Kriteria Daerah Kabupaten/Kota Peduli HAM.

Tujuan penilaian KKP HAM adalah untuk memotivasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk meningkatkan tanggung jawab melaksanakan P5HAM, mengembangkan sinergitas organisasi perangkat daerah dan instansi vertikal, serta instansi terkait di Daerah dalam rangka P5HAM. Serta memberikan penilaian terhadap struktur, proses dan hasil capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam melaksanakan P5HAM.

Dalam sambutannya, Aspemkesra Kabupaten Nganjuk Samsul Huda menyampaikan bahwa tahun 2022 lalu Kabupaten Nganjuk telah berhasil mendapatkan Penghargaan Peduli HAM, namun hasil yang diraih masih kurang.

“Masih terdapat beberapa hak yang dirasa masih kurang. Seperti hak pekerjaan, hak pendidikan dan hak lingkungan. Ini menjadi tugas kita bersama untuk meningkatkan pemenuhan HAM,” tuturnya.

Samsul Huda berharap, pada tahun 2023 ini Kabupaten Nganjuk dapat mempertahankan prestasi yang telah diperoleh pada tahun 2022 dalam program KPPHAM. “Sebagai wujud konsistensi pemenuhan HAM bagi masyarakat Kabupaten Nganjuk,”  tutupnya. 

Sementara itu, Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur Lilik Pudjiastuti menyampaikan bahwa respon kegiatan KKPHAM di Jawa Timur cukup baik. Namun masih ada beberapa Kabupaten yang belum mengirim data pada tahun 2022 lalu. “Mayoritas disebabkan masih adanya kendala teknis pada internal OPD,” bebernya.

Lilik Pudjiastuti terus memotivasi seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur untuk melaksanakan program KKPHAM, bukan semata-mata mengejar prestasi namun sebagai wujud pemenuhan HAM bagi masyarakat. "Mohon kerja sama dan support dari OPD sebagai bentuk tanggung jawab implementasi 5PHAM bagi masyarakat,” jelas Dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga tersebut.

Selanjutnya, Kepala Bidang HAM Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur Wiwit Purwani Iswandari menjelaskan mengenai materi teknis tentang pengisian indikator KKPHAM serta evaluasi tahun 2022 lalu.

“Kegiatan KKPHAM merupakan implementasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sehari-hari. Namun terpenting adalah wujud laporan yang menjadi pertanggungjawaban kepada dunia internasional,” tutup Wiwit.