Disnaker Imbau Semua Perusahaan di Kota Bayu Jamin Hak Para Pekerja

Nganjuk, PING- Usai bereda video dan kabar berita tentang pengakuan seorang karyawan atau buruh pabrik di Jawa Tengah yang tidak dibayar oleh perusahaan tempatnya bekerja, Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kabupaten Nganjuk mengimbau seluruh perusahaan di Kota Bayu untuk menjamin hak-hak para buruh.

“Semoga apa yang menjadi berita dan kabar yang ramai saat ini (kasus karyawan lembur tidak dibayar) tidak terjadi di Kabupaten Nganjuk ini. Menjadikan kejadian yang viral kemarin sebagai salah satu pelajaran untuk menghormati hak-hak pekerja kita,” kata Suwanto Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja, Disnaker pada PING Selasa (7/2/2023).

Baca Juga: Siapkan Usulan UMK Tahun 2023, Dewan Pengupahan Kabupaten Nganjuk Survei Harga di Pasar Tradisional

Atas kejadian tersebut, Suwanto menegaskan para pelaku usaha atau perusahaan di Kabupaten Nganjuk untuk selalu berpedoman pada Undang-undang Ketenagakerjaan yang barlaku. “Mematuhi ketentuan norma dan syarat kerja yang telah diatur oleh Undang-undang termasuk didalamnya tentang upah lembur,” terangnya.

Mengenai pemberian upah lembur, Suwanto mengatakan perusahaan juga harus menjelaskan kepada para buruh. Sesuai dengan perjanjian kerja yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. “Peraturan tentang lembur karyawan penting diketahui baik bagi karyawan maupun perusahaan, agar tidak merugikan satu sama lain,” terangnya.

Peraturan tentang lembur ini wajib diketahui agar karyawan mendapatkan hak atas kewajiban lembur karyawan yang sudah dijalani, kata Suwanto, jika hak upah lembur karyawan tidak terpenuhi, perusahaan tentu akan mendapatkan sanksi.

(Berjalan sesuai standart operasional. Kang Marhaen bersama LKS Tripartit Kab. Nganjuk saat melakukan kunjungan sidaknya di PT SAI Gondang. Memastikan standar operasional perusahaan dijalankan dan hak-hak karyawan terpenuhi dengan baik, Senin 26/9/2022)

Selanjutnya, Suwanto juga mengimbau perusahaan untuk memberlakukan jam kerja yang efektif dan efisisen. Sehingga meminimalisir adanya kerja lembur di perusahaan.

“Jadi intinya kalau bisa lembur itu dihindari, perusahaan harus mampu menerapkan jam kerja yang efisien dan efektif. Karena kalau dipaksakan lembur, kemampuan pekerja sudah tidak maksimal lagi karena sudah bekerja seharian. Terlebih juga perusahaan wajib membayar upah lembur mereka,” urainya.

Baca Juga: Pimpin LKS Tripartit Nganjuk, Kang Marhaen Sidak Perusahaan

Menambahkan, jika terjadi perselisihan atau sengketa antara buruh dan perusahaan. Misalnya tidak diberikan hak-hak pekerja, Suwanto meminta buruh dan perusahaan untuk bermediasi. Agar tidak terjadi perselisihan, karena kurangnya komunikasi antar kedua belah pihak.

“Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Nganjuk, siap menerima aduan dari buruh maupun perusahaan. Akan kita berikan pendampingan dan sanksi apabila  ditemukan pelanggaran,” tegas Suwanto yang juga menjadi anggota LKS Tripartit Kabupaten Nganjuk itu.

“Kami juga mengapresiasi bagi perusahan-perusahaan di Kawasan Industri Nganjuk (KING) yang memberikan fasilitas kemudahan dan kesejahteraan bagi pekerjanya. Sehingga hak-hak karyawan terpenuhi dengan baik,” bebernya sembari menyebut, Alahamdulillah di Kabupaten Nganjuk belum ada laporan kaitannya dengan upah lembur yang tidak diberikan.

“Kami (Disnaker) akan selalu mengawasi, memonitoring dan evaluasi tentang standar perusahaan yang harus dijalankan,” imbuhnya.

Baca Juga: Siapkan Berkas Lamaranmu, Disnaker Kabupaten Nganjuk Bakal Gelar Job Fair 2023