Kawal Realisasi Penyaluran THR, Disnaker Buka Posko Pengaduan

Nganjuk, PING- Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Nganjuk membuka posko pengaduan terkait penyaluran Tunjangan Hari Raya (THR) keagamaan tahun 2023. Posko dibuka bagi perusahaan yang telah membayar THR dan pekerja yang belum mendapatkan THR.

Hal ini disampaikan Kepala Disnaker Kabupaten Nganjuk melalui Kabid Hubungan Industrial dan Perlindungan Tanaga Kerja Disnaker, Suwanto.

Para pekerja dan perusahaan di Kota Bayu, ucap Suwanto, yang membutuhkan informasi, konsultasi maupun memiliki permasalahan tentang pembayaran THR dapat melaporkan ke Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk melalui online maupun offline (datang langsung ke kantor).

“Bagi perusahaan maupun pekerja dapat melaporkan THR secara online melalui link yang telah kami sediakan. Bagi perusahaan yang telah menyalurkan THRnya dapat melaporkan di https://bit.ly/laporanpembayaranthr2023, sementara bagi buruh atau pekerja dapat menyampaikan aduan di https://bit.ly/aduanthrpekerja,” bebernya pada PING, Selasa (4/3/2023).

“Atau bisa datang langsung ke Kantor Disnaker di Jalan Dermojoyo No.45 Nganjuk,” tambahnya.

Suwanto mengatakan pemberiaan THR bagi pekerja sesuai dengan Surat Edaran (SE) Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Nomor M/2/HK.04.00/III/2023 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2023 Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.

Pemberian THR keagamaan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pengusaha kepada pekerja/buruh. THR keagamaan wajib dibayarkan secara penuh dan paling lambat tujuh hari sebelum hari raya keagamaan. “THR harus dibayar penuh tidak boleh dicicil,” tegas Suwanto.

Sementara untuk perinciannya, Suwanto menjelaskan, THR diberikan kepada seluruh pekerja/buruh dengan masa kerja minimal 1 bulan kerja. Adapun besarannya, Suwanto menerangkan, bagi pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus menerus atau lebih adalah sebesar 1 bulan upah. Sedangkan bagi pekerja/buruh dengan masa kerja 1 bulan secara terus menerus tetapi kurang dari 12 bulan diberikan secara proporsional.

“Dengan rincian, misalnya hanya memiliki masa kerja 4 bulan. 4 bulan dibagi 12 bulan, lalu dikalikan dengan gaji selama satu bulan. Itu THR yang didapat,” terangnya.

“Keberadaan Posko THR ini merupakan bentuk fasilitasi Pemerintah agar hak pekerja/buruh untuk mendapatkan THR benar-benar sesuai dengan ketentuan yang ada,” tutupnya.