DPRD Nganjuk Sosialisasikan Perda 5 Tahun 2020 Tentang Penyertaan Modal ke BUMD

Nganjuk, PING- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nganjuk terus turun ke masyarakat menjelang Lebaran. Selama tiga hari, para wakil rakyat itu kembali sosialisasi peraturan daerah (perda). Yaitu, pada Sabtu (15/04/2023) hingga Minggu (16/04/2023).

Peraturan daerah (perda) yang disosialisasikan adalah Perda No 5/2020 tentang Perubahan Kedua atas Perda No 2/2014 tentang Penyertaan Modal Pemkab Nganjuk pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Seluruh anggota DPRD Kabupaten Nganjuk mengikuti agenda itu. Mulai dari anggota hingga pimpinan DPRD. Mereka sosialisasi perda di masing-masing daerah pemilihannya (dapil).

Baca Juga : Kang Marhaen Hadiri Paripurna Istimewa Peringatan Hari Jadi Nganjuk ke-1086

Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk mengatakan, Pemkab Nganjuk memiliki beberapa BUMD. Dengan adanya perda itu, dia mendorong badan usaha milik Pemkab Nganjuk tersebut agar dapat berkembang pesat.

“Karena badan usaha yang dimiliki oleh daerah, maka sudah menjadi kewajiban jika harus memberi manfaat bagi daerah. Sehingga bisa menjadi salah satu sumber pendapatan daerah,” ujarnya.

Baca Juga : Kang Marhaen Bacakan Empat Indikator Jawaban Atas Pandangan Umum Fraksi DPRD

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk Jianto juga menggelar sosialisasi perda di dapilnya. Politisi Partai Gerindra ini mengatakan, perda tersebut mengatur tentang penyertaan modal bagi BUMD milik Pemkab Nganjuk. Sehingga, penyertaan modal bersifat sah dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Dengan adanya penyertaan modal, semoga BUMD bisa berkembang dan berinovasi untuk pelayanan masyarakat yang lebih baik. Sehingga adanya BUMD ini betul-betul dapat dirasakan oleh masyarakat,” tambah Jianto.

Pemkab Nganjuk sendiri memiliki beberapa BUMD. Yaitu, Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU), PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Anjuk Ladang, dan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Nganjuk. (Hs/Ys. Sumber :Jawa Pos radar Kedriri)