Optimalisasi Pajak Daerah, Satpol PP Nganjuk Ajak Masyarakat Awasi Galian C

Nganjuk, PING- Tindaklanjuti rapat koordinasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Nganjuk bergerak cepat awasi pertambangan Galian C di wilayah Kota Angin.

Hal tersebut sebagai upaya garda terdepan penegak peraturan daerah (Perda) dalam mengoptimalisasikan pedapatan asli daerah (PAD) dari sektor pertambangan, sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Demikian disampaikan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) Kabupaten Nganjuk melalui Kepala Bidang Penegak Perda, Sujito, saat ditemui PING di ruang kerjannya, Rabu (17/05/3023).

Baca Juga : Satpol PP Tertibkan Tambang Pasir Liar di Bantaran Sungai Brantas Juwet

Dikatakan Sujito, bahwa berbagai upaya telah dilaksanakan pihaknya demi mengoptimalkan pajak daerah dari sektor pertambangan Galian C tersebut.

"Seperti, beberapa waktu yang lalu kita ngopi bareng dengan pengusaha galian C dan pihak pemerintah desa terdampak di Gedung Wanita bersama Pak Bupati. Intinya, pihak pengusaha diminta iktikad baiknya atas dampak kegiatan galian C tersebut. Misalnya, memperbaiki jalan yang rusak dan memperhatikan resiko kerusakan lingkungan setempat, " tandasnya.

Tidak hanya itu, Satpol PP juga berkolaborasi bersama Bapenda dan Dinas Perizinan untuk mengecek dan mengingatkan para pengusaha Galian C agar melengkapi dokumen perizinan usaha dan tertib membayar pajak daerah sesuai dengan kewajibannya.

"Semua upaya ini kita lakukan agar pajak daerah dari sektor pertambangan Galian C bisa dioptimalkan," ungkapnya.

Baca Juga : Tanggapi Aduan Masyarakat, Satpol PP Sidak Galian C di Wilayah Kota Angin

Lebih lanjut Kepala Bidang Penegak Perda Satpol PP Kabupaten Nganjuk itu mengimbau kepada masyarakat agar ikut mengawasi kegiatan tambang atau Galian C yang mengganggu lingkungan setempat. Selain itu, juga melaporkannya ke pemerintah daerah.

"Sehingga, pihaknya bisa segera mengambil sikap dan tidak terjadi gejolak yang meresahkan maupun merugikan masyarakat sekitar," imbuhnya. (Hs/Ys)