Wujudkan Desa Sadar Hukum, 50 Desa/Kelurahan Bina Sadar Hukum Ikuti Penyuluhan

Nganjuk, PING- Pemerintah Kabupaten Nganjuk terus berupaya dalam mewujudkan desa/kelurahan sadar hukum. Desa/kelurahan yang melahirkan masyarakat yang betul-betul sadar terhadap peraturan perundang-undangan, serta mamahami akan hak dan kewajibannya.

“Sehingga menjadi warga desa yang dapat diandalkan dari segi pemahaman hukum. Masyarakatnya yang sadar hukum, maka juga akan berkurang angka kriminalitas,” kata Sutrisno, Kepala Bagian Hukum Setda Nganjuk, saat membuka kegiatan Penyuluhan Hukum Kepada Masyarakat Desa/Kelurahan Tahun 2023 dari Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Timur, di Desa Ngliman Kecamatan Sawahan, Selasa (17/5/2023).

Dalam sambutannya, Sutrisno menyampaikan tahun ini ada sebanyak 50 desa/kelurahan yang telah ditetapkan dan diputuskan oleh Bupati Nganjuk sebagai desa bina sadar hukum.

Lima puluh desa bina sadar hukum, kata Sutrisno, akan menjadi pilot project bagi desa/kelurahan lain di Kabupaten Nganjuk. “Harapan kita (Pemda Nganjuk) Desa Ngliman dapat menjadi pilot project, desa yang sadar akan hukum juga desa yang mengerti betul akan peguyupan,” pungkasnya.

Artinya, ungkap Sutrisno, desa bina sadar hukum akan melahirkan generasi masyarakat yang guyup peduli akan lingkungan dan sekitar. Memiliki karakter kepedulian dan sadar akan hukum. Jangan sampai 20-30 tahun mendatang generasi kita menjadi loss generation atau genarasi yang putus.

“Generasi yang sudah tidak peduli, acuh tak acuh dengan tetangga kanan kiri, ada orang asing datang tidak mau tahu, dengan tetangga tidak sopo aruh, tau-taunya tetangganya itu adalah teroris. Ini bahaya. Untuk itu, bina desa sadar hukum adalah penting dan sangat dibutuhkan,” tandasnya.

“Alhamdulillah saat ini Kabupaten Nganjuk juga telah memiliki tiga belas paralegal justice. Selanjutnya mereka akan mengikuti akademisi paralegal award di tingkat nasional. Sebagai paralegal justice, Kepala Desa akan berperan menjadi hakim perdamaian di desa terkait permasalahan hukum tipiring,” imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Biro Hukum Setda Prov Jatim, Lilik Pudjiastuti, berharap 50 desa/kelurahan bina sadar hukum Kabupaten Nganjuk dapat ditetapkan oleh Kemenkumham sebagai desa sadar hukum.

“Sehingga desa dikatakan sadar hukum secara psikologis masyarakatnya sadar hukum. Maka tidak akan melaksanakan pelanggaran-pelanggaran hukum,” tandasnya.

Selanjutnya, Lilik Pudjiastuti mengatakan, program desa sadar hukum di Jawa Timur dari 5.501 desa/kelurahan, baru 182 ditetapkan oleh Kemenkumham sebagai desa/kelurahan sadar hukum. “Masih 8.000 lebih yang belum. Kita bekerjasama dengan bagian hukum kabupaten/kota bagaimana desa dan kelurahan di Jawa Timur dapat menjadi sadar hukum,” bebernya.

Menjadi desa sadar hukum salah satu kriterianya adalah adanya paralegal hukum, informasi hukum, implementasi hukum juga akses keadilan bagi masyatakat, jelas Lilik Pudjiastuti. Sementara untuk penilaiannya, informasi hukum memiliki bobot penilaian yang cukup tinggi sebanyak 40 persen.

Maka, pihaknya meminta desa/kelurahan untuk memanfaatkan teknologi informasi (IT) sebagai sarana memberikan informasi dan penyuluhan hukum kepada masayarakat.

“Misalnya menyebarluaskan informasi atau produk hukum melalui grub-grub Whatsapp atau yang lainnya,” terangnya.

“Semoga tahun ini banyak desa/kelurahan di Jawa Timur dapat ditetapkan menjadi desa sadar hukum. Khususnya di Desa Ngliman dan Kabupaten Nganjuk,” tambahnya.

Sebagai informasi, hadir sebagai narasumber sosialisasi penyuluhan hukum kepada masyarakat desa/kelurahan tahun 2023 yakni penyuluh hukum Kanwil Kemenkumham Prov Jatim, Komisi A DPRD Prov Jatim, dan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk.

Turut hadir Asisten Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Nganjuk, Camat Sawahan, Forpimcam Sawahan, Kepala Desa Ngliman, PKK Desa Ngliman, RT/RW, dan Kader Desa Ngliman. Serta juga diikuti oleh 49 Desa bina sadar hukum se-Kabupaten Nganjuk secara daring via Zoom. (ZK/BAY)