Cegah Pelanggaran Pemilu 2024, Bawaslu Sampaikan Pentingnya Junjung Asas Netralitas Bagi ASN

Nganjuk, PING – Menjelang Pemilu tahun 2024, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Nganjuk telah sejak dini melakukan berbagai sosialisasi terkait pencegahan adanya tindakakan melanggar hukum terhadap jalannya pemilu, tak terkecuali bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk. ASN harus menjunjung tinggi asas netralitas sebagai abdi negara. Netralitas ASN merupakan hal yang perlu terus dijaga dan diawasi, agar pemilu dapat berjalan secara jujur dan adil antara calon yang memiliki kekuasaan dengan calon yang tidak memiliki relasi kuasa di lingkungan birokrasi pemerintahan. 

Hal tersebut disampaikan oleh Fina Lutfiana Rahmawati selaku Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Nganjuk saat ditemui PING di kantornya, Selasa(11/7/2023).

Baca Juga : Bawaslu Nganjuk Kawal Verifikasi Faktual Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2024

Menurut Fina, berkaitan dengan pengaturan netralitas ASN dalam pemilu/pemilukada, peraturan perundang-undangan yang mengatur sangat beragam tidak hanya produk hukum yang berkaitan dengan pemilu/pilkada, tetapi produk hukum yang secara khusus mengatur tentang ASN yang dikeluarkan lembaga kementerian.

"Dalam pengawasan netralitas ASN, Bawaslu mengutamakan langkah pencegahan. Jika langkah pencegahan telah dilakukan tetapi pelanggaran tetap muncul, maka Bawaslu akan melakukan langkah penindakan," ujar Fina sembari menyebut akan ditindaklanjuti dan dikoordinasikan dengan pihak terkait.
Dijelaskan Fina, Bawaslu sebagai salah satu lembaga penyelenggara pemilu yang memiliki fungsi pencegahan dan penegakan hukum berwenang menindaklanjuti temuannya atas pelanggaran netralitas ASN yang delik pelanggarannya diatur dalam peraturan perundang-undangan diluar kepemiluan/pemilihan (hukum lainnya).

“Pihak kami juga telah melakukan sosialisasi dan koordinasi yang bersifat pencegahan baik melalui Bupati Nganjuk, BKPSDM Kabupaten Nganjuk, desa, dan masyarakat umum tentang netralitas ASN, TNI/POLRI sebagai langkah-langkah pencegahan,” paparnya.

Asas netralitas ASN, kata Fina telah diatur dalam Undang-Undang. Diantaranya Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Spil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Baca Juga : Bawaslu Ajak Masyarakat Meriahkan Pemilu 2024 dengan Ikut Pengawasan Pemilu Partisipatif

”Netral bagi ASN berarti bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun. Bawaslu tidak hanya berfungsi sebagai penegak hukum tetapi juga sebagai pengawas pemilu termasuk pengawasan terhadap netralitas ASN, TNI, maupun Polri,” terang Fina.

Fina menyebut, bahwa ASN juga mempunyai hak memilih, akan tetapi selama dirinya masih menjadi ASN maka hak memilihnya tidak boleh diungkapkan kepada orang lain cukup dirinya sendiri apalagi mengajak orang lain untuk mendukung yang didukung dirinya. ASN mempunyai hak untuk dipilih dan jika ingin dipilih atau mencalonkan diri dalam pemilu/pemilukada maka harus mengundurkan diri dari ASN.

“Untuk dapat menjaga netralitas ASN, tidak hanya pengawasan dari Bawaslu melainkan semua masyarakat harus ikut serta mengawasi kenetralan ASN serta ASN sendiri juga harus paham dan mengetahui arti dari netralitas tersebut supaya tidak ada ambiguitas dalam netralitas ASN agar tidak menimbulkan pelanggaran,” ungkapnya.

Baca Juga :Bawaslu Adakan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif dan MoU Bersama Dinsos

Menurutnya, yang terpenting dalam hal ini adalah peran serta ASN sebagai abdi negara dan masyarakat untuk membangun sinergitas demi menjaga keamanan sebelum dan sesudah pelaksanaan pemilu.

“Sebagai ASN, untuk menyuarakan hak pilihnya bisa dengan bersinergi menciptakan pemilu dan pilkada yang aman dan tertib. Baik masyarakat atau ASN juga harus mengawasi jalannya pemilu nanti. Jadi, sinergitas dalam pemilu juga sangat penting sekali,” tuturnya.

Dirinya juga menginformasikan, masyarakat dapat ikut mengawasi jalannya pemilu baik melapor langsung ke kantor Bawaslu atau melalui aplikasi yang sudah terintegrasi dengan Bawaslu pusat. “Jika ada hal yang disangkakan, bisa melapor secara langsung ke Bawaslu atau kader yang ada di desa. Itu juga salah satu bentuk partisipasi masyarakat. Ada aplikasi WA Center yang terbuka untuk umum. Kemudian ada SIAPNET (Sistem Informasi Pengawasan Netralitas ASN) diinisiasi oleh KASN (Komisi Aparatur Sipil Negara) yang ditujukkan untuk ASN dan SIGAP LAPOR (Sistem Informasi Penanganan Pelanggaran dan Pelaporan) untuk masyarakat umum jika ada laporan atau temuan terkait pemilu. Mari bersama-sama kita saling menjaga keamanan dan ketertiban pemilu 2024 mendatang,” tutupnya. (Yos/Cs)