DKPP Lakukan Pembinaan Registrasi PSAT-PDUK Izin Edar Beras kepada 50 Pelaku Usaha Penggilingan Padi

Nganjuk, PING - Dalam rangka mendukung perwujudan dan pengawasan Pangan Segar Asal Tumbuhan Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK) yang aman, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (DKPP) Kabupaten Nganjuk melakukan 'Sosialisasi Registrasi PSAT-PDUK Terkait Izin Edar Beras Tahun 2023', di Ruang Rapat Candi Lor, Selasa (27/6/2023).

Acara tersebut dibuka langsung oleh Kepala Dinas KPP Nganjuk dan dihadiri oleh Komisi IV DPRD Kabupaten Nganjuk, Perum Bulog Cabang Kediri, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur, Dinas Pelayanan Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Nganjuk, serta 50 pengusaha/penggilingan padi di Kabupaten Nganjuk.

Dalam sambutannya Kadis KPP Yusuf Satrio Wibowo mewakili Bupati Nganjuk Marhaen Djumadi menyampaikan, keamanan pangan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam memberikan rasa percaya konsumen/masyarakat atas produk pangan yang diproduksi. "Salah satu penjaminan bahwa produk pertanian yang telah dinyatakan memenuhi persyaratan itu aman yakni dengan melalui izin edar pangan berupa beras kemas," ujarnya.

Baca Juga : Dinas KPP Nganjuk Ajak Pelaku Usaha Beras Kemas Urus NoReg Izin Edar Beras di Aplikasi OSS

Hal ini dikatakan Yusuf untuk mendukung upaya-upaya pemerintah dalam melakukan pemantauan/ monitoring maupun pembinaan dari pengusaha/penggilingan agar tercatat izin edarnya. "Sehingga menjamin masyarakat Kabupaten Nganjuk untuk mengonsumsi produk beras kemas yang aman", ungkapnya.

Yusuf juga mengimbau pelaku usaha untuk memperkuat kerjasama dengan Bulog. Hal ini dalam rangka memaksimalkan serapan gabah/beras yang ada di Kabupaten Nganjuk. "Pelaku usaha penggilingan padi saya harap bisa bekerjasama dengan Bulog agar bisa terserap beras di Kabupaten Nganjuk," harapnya.

Sementara itu, Hardiyanto narasumber dari DPMPTSP dalam paparannya menyampaikan bahwa registrasi PSAT-PDUK merupakan bentuk perizinan untuk pelaku usaha mikro dan kecil yang mengedarkan PSAT-PDUK dalam kemasan eceran di wilayah Republik Indonesia. Kriteria pelaku usaha mikro kecil mengacu pada Peraturan Pemerintah No 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil. "Pelaku usaha mikro kecil ini meliputi petani/poktan/gabungan kelompok tani/perorangan dan badan usaha," tuturnya.

Baca Juga : Komitmen Dinas KPP Nganjuk, Dorong Keamanan Pangan Segar di Wilayah Kota Angin

Hardiyanto menjelaskan, untuk mendapatkan nomor izin edar tersebut pelaku usaha harus terlebih dulu memiliki Nomor Izin Berusaha (NIB) yang diterbitkan oleh Lembaga OSS (Online Single Submission) berbasis resiko.

"NIB diterbitkan usai pelaku usaha melakukan pendaftaran di laman website www.oss.go.id. NIB juga wajib dimiliki pelaku usaha yang ingin mengurus perizinan berusaha melalui OSS, baik usaha baru maupun yang sudah berdiri sebelum operasionalisasi OSS. Jadi, sebelum melakukan registrasi PSAT- PDUK bapak/ibu (pelaku usaha) harus sudah punya NIB dulu sebagai syarat utama memiliki nomor izin edar beras," pungkasnya.

(Yos/Cs)

Baca Juga : Perkuat Lumbung Pangan, Dinas KPP Nganjuk Berikan Pembinaan Intensif Kepada Gapoktan Mancon