Mantapkan Pengendalian Internal Pemerintah, Inspektorat Nganjuk Gelar Workshop Untuk Asesor

Malang, PING- Perangkat Daerah se Kabupaten Nganjuk hadir dalam Workshop bagi Asesor Pemerintah Daerah dan Asesor Satuan Kerja Pada Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) serta Finalisasi Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Terintegrasi. Workshop yang digelar selama 2 hari ini, dilaksanakan di Hall Kartika, El Hotel, Batu, Malang. 

Auditor Madya Perwakilan BPK Propinsi Jawa Timur, Ignasius Sugiharto, A.K, M.M., selalu narasumber menyampaikan bahwa resiko adalah kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan atau sasaran Instansi Pemerintah. 

Baca Juga : Inspektorat Ingatkan ASN Tolak Gratifikasi Jelang Lebaran 2023

“Sesuai amanat PP 60 Tahun 2008, khususnya pasal 13, pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian resiko,” terang Ignasius.

Untuk itu beliau berharap kepada seluruh perangkat daerah agar memahami dan melakukan identifikasi atas risiko strategis pemda yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah. Disamping itu struktur pengelola risiko pemda juga dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal. 

“Inspektorat Daerah supaya terus melakukan fasilitasi dalam membangun budaya risiko pemerintah daerah untuk mencapai manajemen risiko indeks level 3,” pesan Ignasius.

Baca Juga : Kang Marhaen Dorong Inspektorat Kawal Pemerintahan

Pada kesempatan yang sama, hal senada juga disampaikan oleh Bupati Nganjuk, Dr. Drs. Marhaen Djumadi, S.E, S.H, M.M, MBA, yang hadir langsung sebagai narasumber. Kang Marhaen menyampaikan bahwa regulasi sudah diatur pada PP No. 60 Tahun 2008, juga Perbup No. 38 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Resiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk.

"Maka dari itu APIP harus betul-betul sebagai penyapu ranjau atas resiko-resiko yang akan muncul," tegas Kang Marhaen di El Hotel, Batu, Jum’at 21 Juli 2023. 

Lebih lanjut Kang Marhaen juga menuturkan bahwa Workshop ini seperti halnya yang selama ini disosialisasikan kepada Perangkat Desa.

“Saya seringkali mensosilaisasikan tentang pengelolaan Dana Desa yang merupakan bagian dari 8 area perubahan MCP KPK. SPIP dalam PP No. 60 Tahun 2008 bukan hanya terkait pengendalian intern namun mencakup proses tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian,” pungkasnya.