Bupati Nganjuk: Perempuan dan Anak Harus Dilindungi

Nganjuk, PING - Guna melindungi perempuan dan anak serta memberikan rasa aman dalam pemenuhan hak-haknya dengan memberikan perhatian yang konsisten dan sistematis yang ditujukan untuk mencapai kesetaraan gender, Pemerintah Kabupaten Nganjuk melalui Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA) Kabupaten Nganjuk menggelar 'Sosialisasi Penanganan Kasus Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Kepada Kepala Desa/Kelurahan se Kabupaten Nganjuk Tahun 2023' di Ruang Rapat Candi Lor pada Kamis, (24/8/2023).

Dengan menggandeng WCC (Womens Crisis Centre) Kabupaten Nganjuk, acara tersebut dibuka langsung oleh Bupati Nganjuk Marhaen Djumadi dan dihadiri narasumber dari Dinsos PPPA Nganjuk; narasumber dari WCC Nganjuk; dan narasumber dari Polres Nganjuk, serta 50 perwakilan Kades/Kakel se Kabupaten Nganjuk.

Bupati Marhaen dalam arahannya menyampaikan, Nganjuk ini menggunakan strategi double track dalam membangun baik fisik maupun non fisik. Membangun fisik menurutnya yakni membangun jalan, gedung, rumah dan lainnya. Namun, membangun yang tahan lama yaitu membangun yang non fisik. "Termasuk tema pada hari ini yaitu anak dan perempuan adalah investasi. Ini adalah membangun SDM yang baik bermoral dan bermental tangguh," ungkapnya.

Dirinya mengatakan, sebelum mengurangi resiko kasus kekerasan pada perempuan dan anak maka, seluruh desa/kelurahan harus memiliki program Sapa Mama, selain itu Nganjuk juga sudah punya SOTH (Sekolah Orang Tua Hebat) dan Selantang (Sekolah Lansia Tangguh). Nganjuk juga sudah punya Rumah Restorative Justice, ia tidak ingin masalah itu naik ke Pengadilan.

Baca Juga : Majukan Kaum Perempuan dan Peduli Anak, Kang Marhaen Resmikan Sapa Mama dan DRPPA di Kecamatan Baron

"Meski keseteraan gender, tapi perempuan harus juga kembali pada kodratnya yaitu dihargai dan disayangi. Semua harus bisa menghargai dan menghormati perempuan dan menyayangi anak-anak," ingatnya.

Dengan begitu, Kang Marhaen berharap seluruh kades/kakel untuk senantiasa mengikuti acara tersebut dengan sebaik-baiknya dalam melindungi masyarakatnya. "Monggo bapak/ibu kades/lurah silakan ikuti acara ini sampai selesai supaya tahu bagaimana cara pemecahan masalah di desa masing-masing jika ada kasus kekerasan pada perempuan maupun anak," pesan Kang Marhaen.

Sementara itu, narasumber dari Dinas Sosial PPPA Nganjuk Sri Subekti dalam paparannya menyampaikan berbagai landasan hukum, jenis layanan pengaduan dan tindakan penyelesaian kasus.

"Pelayanan Dinsos ada dua yakni pengaduan langsung dan pengaduan secara tidak langsung/daring. Setelah pelaporan dilakukan penjangkauan kerjasama dengan WCC artinya kita mendatangi secara langsung. Kemudian kita lakukan assesmen, jadi kita lakukan dengan menggandeng psikolog untuk memperoleh bukti agar bisa kita ambil tindakan selanjutnya", terangnya.

Baca Juga : Bersama Perempuan Istimewa, Plt Bupati Nganjuk Launching SAPA MAMA Desa Loceret

Selain layanan tersebut tutur Sri Subekti, juga terdapat layanan lanjutan. Pertama, Rumah Singgah untuk orang terlantar, ODGJ, dan lainnya. Kemudian, ada layanan non- hukum, misalnya mengadakan mediasi kesepakatan bersama sebelum ke ranah hukum. Selanjutnya, masuk ke jalur hukum jika upaya mediasi tidak berhasil maka dilakukan proses hukum.

Baca Juga : Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat, Kang Marhaen Resmikan Program SAPA MAMA 

"Jadi step by step tadi agar korban merasa kuat mendapatkan hak- haknya, sehingga tidak merasa trauma dan ketakutan berkepanjangan. Dan untuk para kades/kakel supaya mendata betul kasus per kasus mengenai tindak kekerasan pada perempuan dan anak. Karena mereka harus kita lindungi bersama," pungkas Sri Subekti.(Yos/Rl)