Resmi Dilantik, Bawaslu Nganjuk Siap Emban Tugas Pengawasan di Pesta Demokrasi 2024

Nganjuk, PING – Lima anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Nganjuk periode 2023 - 2028 telah resmi dilantik pada Sabtu (19/8/2023) lalu di Gedung Bawaslu RI Jakarta.

Kelima anggota Bawaslu Kabupaten Nganjuk tersebut diantaranya, Yudha Harnanto, Moh. Ariful Anam, Fina Lutfiana Rahmawati, Tanoyo dan Mahrus Ali Sofyan. Dari kelima anggota itu terpilih sebagai Ketua Bawaslu Kabupaten Nganjuk sekaligus merangkap sebagai anggota yakni Yudha Harnanto.

Mewakili Ketua Bawaslu Kabupaten Nganjuk, Moh. Ariful Anam, Komisioner Bidang Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Nganjuk menuturkan bahwa meskipun masih dalam masa transisi kepemimpinan dan adaptasi tugas-tugasnya di Bawaslu, tugas utama pengawasan oleh Bawaslu tetap dijalankan oleh jajarannya. 

“Sejak dilantik tanggal 19 kemarin hingga saat ini bahkan dua minggu ini, kami masih dalam masa-masa orientasi tugas atau penyesuaian. Masih banyak bimbingan teknis, rapat kerja nasional (rakernas), rapat koordinasi (rakor) masing-masing divisi di beberapa daerah,” tuturnya pada PING, Senin (28/8/2023).

Moh. Ariful Anam menyampaikan dalam hal tugas-tugas pengawasan oleh Bawaslu Kabupaten Nganjuk tersebut khususnya di Bidang Hukum dan Penyelesaian Sengketa, saat ini merupakan tahap pengawasan terhadap penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) calon anggota DPRD Kabupaten Nganjuk.

“Hari ini adalah hari terakhir tanggapan dan masukan dari masyarakat terkait DCS. Setelah itu nanti ada kegiatan pengawasan terhadap penyusunan Daftar Calon Tetap (DCT),” ujarnya.

Baca Juga : Cegah Pelanggaran Pemilu 2024, Bawaslu Sampaikan Pentingnya Junjung Asas Netralitas Bagi ASN

Moh. Ariful Anam juga menyampaikan Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa yang diembannya dalam Bawaslu Kabupaten Nganjuk lebih intens dalam pengawasan terhadap potensi adanya sengketa pada proses penyusunan DCT dan kampanye.

“Pada saat penyusunan DCT, potensi sengketa antara calon peserta pemilu dengan KPU. Dan pada saat kampanye, biasanya sering terjadi gesekan, perselisihan dan sengketa antara peserta pemilu,” tambah mantan Ketua PPK Kecamatan Prambon tersebut.

“Yang jelas sebelum terjadinya pelanggaran dan sengketa, kita akan efektifkan dan maksimalkan upaya pencegahan. Dengan cara mengkomunikasikan antara Bawaslu dengan KPU dan Bawaslu dengan peserta Pemilu, agar lebih harmonis dan meminimalkan terjadinya pelanggaran serta sengketa Pemilu,” tambahnya. 

Sebagai informasi, kantor Bawaslu Kabupaten Nganjuk yang sebelumnya berada di Jl. Dermojoyo Kelurahan Payaman, Kecamatan Nganjuk akan segera pindah di Jl. Raya Kedondong, Kelurahan Kedondong, Kecamatan Bagor (Gedung Dinas Damkar Kabupaten Nganjuk terdahulu).

(AL/HS)