Serius Tangani Stunting, Dinas PPKB Gelar Audit Kasus Stunting

Nganjuk, PING- Guna mencari penyebab terjadinya kasus stunting sebagai upaya pencegahan terjadinya kasus serupa, Pemerintah Kabupaten Nganjuk melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Nganjuk menggelar acara Audit Kasus Stunting, Selasa (15/08/2023) di Pendopo KRT Sosrokoesomo. 

Acara tersebut turut dihadiri Bupati Nganjuk didampingi Ibu Ketua I TP PKK Kabupaten Nganjuk, Sekda Kabupaten Nganjuk, Kepala BKKBN Provinsi Jawa Timur, Kepala Dinas PPKB Kabupaten Nganjuk, Kepala OPD se Kabupaten Nganjuk, Camat se Kabupaten Nganjuk, Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Nganjuk, Ketua Aisyiah, Ketua IDI, Ketua TP PKK se Kabupaten Nganjuk, Kepala Puskesmas, tim pakar audit kasus stunting Kabupaten Nganjuk.

Baca Juga : Bupati Marhaen Paparkan 8 Aksi Penurunan Stunting di Kabupaten Nganjuk

Bupati Marhaen dalam sambutannya menyampaikan, kasus stunting saat ini telah menjadi kasus yang konsentrasi penyelesaiannya tidak hanya pada Dinas PPKB saja, namun pemerintah daerah, seluruh instansi, lembaga dan pihak-pihak swasta.
"Audit stunting itu bukan sekadar salah kaprahnya, bukan wadah untuk koordinasi, audit stunting ini pembahasannya orang per orang yang berbeda. Harus membahas secara mikro yakni kasus per kasus karena sifatnya personal," ujarnya.

Kang Marhaen juga menyebut, penyebab dari kasus stunting itu berbeda-beda. Dan stunting tidak sama halnya dengan gizi buruk. "Penyebabnya beda-beda misalnya kurangnya sanitasi, kurangnya asupan gizi, kurangnya kebutuhan ASI eksklusif, juga bisa dilihat bulan timbang setiap bulannya di posyandu," ungkapnya.

Baca Juga : Gelorakan Semangat KB, Dinas PPKB Nganjuk Gelar Sosialisasi Gerakan Ayo Ikut ke BKB/Posyandu

Ia ingin, di Kabupaten Nganjuk dalam penanganan stunting betul-betul tepat sasaran, serta harus melibatkan semua leading sector. "Kita ingin di Nganjuk ini tepat sasaran penanganan stuntingnya. Harus menggerakkan juga leading sectornya sehingga penanganan stunting di Nganjuk juga bagus, termasuk kesesuaian antara survey dengan status bulan timbang ada kesamaan (match). Maka para tenaga kesehatan harus siap sedia mendampingi," tambahnya.

Target penurunan kasus stunting tahun 2023, diharapkan Kang Marhaen minimal dapat mendekati angka 15 persen. Dan di tahun 2024 diharapkan menjadi sekitar 10-12,5 persen. Sehingga, ia mengajak seluruh pihak terkait untuk guyub rukun dalam percepatan penurunan kasus stunting di Kota Bayu. "Monggo kita bersama-sama kita lakukan 8 Aksi Konvergensi percepatan penurunan kasus stunting. Data harus disiapkan dan dipublikasikan agar semua tahu perkembangan kasus stunting di Kabupaten Nganjuk," tandas Kang Marhaen.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas PPKB Nganjuk Nafhan Tohawi mengatakan dalam rangka percepatan penurunan angka stunting, perlu adanya sinergitas semua elemen baik pemerintah maupun swasta. "Hari ini dilakukan audit kasus stunting untuk mengetahui sebab resiko terjadinya stunting, menganalisis, merekomendasi penanganan stunting," tuturnya.

Sasaran utamanya yakni calon pengantin, ibu hamil, ibu nifas, balita, baduta. Diinformasikannya, bahwa ada salah satu lokus di Kabupaten Nganjuk tepatnya di Desa Banaran Kulon, Kecamatan Bagor yang akan dibahas dalam proses audit hari ini. "Lokus kita hari ini baduta 2 orang dari Banaran Kulon, saat ini tengah dilakukan tindakan yakni konsultasi dokter, pemeriksaan laboratorium dan ronsen. Tujuannya, untuk mencari penyebab terjadinya kasus stunting untuk selanjutnya dilakukan tindakan penanganan," terang Kadis Nafhan.

Baca Juga : Kemeriahan Pemilihan Apresiasi Duta Genre Kabupaten Nganjuk Tahun 2023

Sementara itu, perwakilan dari BKKBN Provinsi Jawa Timur dr. Palupi menuturkan, audit kasus stunting ini sesuai dengan arahan Pemerintah yang tercantum pada Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting (RAN PASTI). 

"Kegiatan ini adalah kegiatan prioritas di Rencana Aksi Nasional. Yakni menemukan problem-problem yang sulit diatasi di lapangan kemudian dipecahkan, selanjutnya menginventarisasi kasus stunting. Diharapkan kasus stunting di Kabupaten Nganjuk sebarannya tidak terlalu mencolok yakni 14 persen sesuai yang tertuang dalam RPJMN 2019-2024," tuturnya.

dr. Palupi menginginkan dalam acara audit kasus stunting hari ini para audien dapat secara maksimal mengikuti diskusi mengenai kasus stunting agar dapat segera dilakukan tindakan penanganan selanjutnya, sehingga agar tidak terjadi kembali kasus serupa. "Selamat mengikuti acara audit kasus stunting ini, mudah-mudahan nanti bisa dikeluarkan rekomendasi yang bisa dilakukan selanjutnya untuk menurunkan angka stunting di Kabupaten Nganjuk," pungkasnya. (Yos/Cs/Nr)