Tekan Inflasi Daerah, Pemkab Nganjuk Siap Jaga Ketersediaan Pangan dan Harga Bapok

Jakarta, PING– Pemerintah Kabupaten Nganjuk mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2023 secara virtual, di Ruang Command Center, Kabupaten Nganjuk, Senin (9/10/2023).

Rapat tersebut dihadiri langsung oleh Pj. Bupati Nganjuk, Sri Handoko Taruna, didampingi oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, Kepala Dinas Perindag, dan tim TPID Kabupaten Nganjuk.

Bertempat di Gedung Sasana Bhakti Praja Kementerian Dalam Negeri, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Mendagri RI) Tito Karnavian dalam paparannya menyampaikan, berdasarkan rilis dari Badan Pusat Statistik (BPS) tanggal 2 Oktober 2023, inflasi bulan ke bulan sebesar 0,19 % m-o-m (month on month), sedangkan kondisi inflasi tahun ke tahun yakni September 2023 terhadap September 2022 sebesar 2,28%. Artinya, terjadi penurunan inflasi dari sebelumnya 5,95 % menjadi 2,28%.

“Menurut data BPS, inflasi tahun ke tahun (September 2023 terhadap September 2022) 2,28%, ini angka yang terkendali, akan tetapi jangan sampai terlena. 2,28% dibanding Agustus bulan sebelumnya 3,27% itu tidak menggambarkan tentang situasi yang sebenarnya nyata. Dikarenakan angka 2,28% itu adalah angka year on year, artinya angka ini dibandingkan pada September tahun lalu,” jelasnya

Tito mengatakan, pada September tahun lalu terjadi inflasi yang cukup tinggi yakni hampir 6%. Hal ini dikarenakan didongkrak oleh kenaikan BBM. “Kenaikan BBM itu membuat inflasi di tahun lalu di bulan September ke angka hampir menyentuh 6% dan di September itulah kita mulai melakukan zoom meeting. Tepatnya di angka 5,95%, sebagaimana grafik September 2022. Kemudian turun sekarang menjadi 2.28%,” tambahnya.

Pemerintah saat ini berfokus pada beberapa komoditas di Indonesia, yakni  berdasarkan fokus daerah, daerah–daerah di Indonesia mana yang inflasinya tinggi untuk ditekan dan daerah mana yang rendah serta komoditas apa yang menjadi penyumbang  kenaikan harga di daerah itu.

“Strategi kita ada 2, tempat dan komoditas apa yang menjadi penyumbang kenaikan. Beberapa Komoditas minggu lalu yang menjadi atensi kita yakni beras, gula pasir, jagung. Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) harus paham tentang bagaimana situasi daerahnya termasuk tertinggi, terendah, dan lebih bagus lagi komunikasi dan koordinasi dengan bps yang ada di daerah. Karena mereka melakukan pendataan di semua daerah kabupaten/kota. Kemudian, untuk cek ke lapangan terutama di pasar oleh satgas pangan yang ada,” terangnya.

Tito Karnavian juga meminta kewaspadaan Tim Pengendali Inflasi Daerah terhadap fenomena el nino di Indonesia yang puncaknya diprediksi oleh BMKG terjadi pada bulan September-Oktober 2023. Hal ini disebabkan el nino berpengaruh terhadap kemampuan produksi tanaman, dan memicu kebakaran hutan dan lahan.

“Kita perlu juga mengantisipasi karena ini puncaknya el nino. BMKG sudah menyampaikan puncak el nino September- Oktober dan mulai melandai di bulan November. Saat ini, kita berada di bulan Oktober artinya kita berada di puncak dan ini sudah ditandai dengan kekeringan di berbagai daerah termasuk kebakaran hutan dan lahan. Pengaruhnya dengan adanya puncak el nino  ini, karena adanya kekeringan air dan kebakaran hutan dan lahan sangat berpengaruh untuk mengurangi  kemampuan produksi tanaman kita. Artinya kita perlu bersiap–siap mencari solusi yang lain, mencari solusi mengenai masalah beras, gula pasir, untuk mendorong para importer untuk merealisasikan kuota yang sudah diberikan jangan tidak mampu untuk mengimpor karena terjadi kelangkaan,” pungkasnya.

Tito meminta kepada seluruh kepala daerah agar bersama-sama menjaga ketersediaan pangan dan terus menjalin kerjasama antara daerah dan pusat. “Kita semua bersama-sama harus mempertahankan kesediaan pangan dan kerjasama antara pusat dan daerah dalam bentuk cadangan pangan. Justru kedepannya bukan hanya mempertahankan tapi juga menurunkan harga inflasi,”  tegas Tito.

Menanggapi hal tersebut, Pj. Bupati Nganjuk, Sri Handoko Taruna, mengatakan siap melaksanakan arahan dan instruksi Mendagri. Dia akan memastikan ketersediaan pangan dan harga kebutuhan pokok, termasuk jalur distribusinya secara langsung ke lapangan.

“Dalam rangka menahan laju inflasi dan menjaga ketersediaan pangan, kami akan berupaya turun ke lapangan terus memantau harga-harga kebutuhan pokok di Kabupaten Nganjuk,” tutur Sri Handoko Taruna. (yos/kr/cy)