Bimtek Penyusunan LKjIP dan Perjanjian Kerja, Sekda Nganjuk Harapkan Nilai SAKIP Terus Meningkat

Nganjuk, PING- Setiap instansi pemerintah diwajibkan untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi sebagai wujud pertanggungjawaban instansi dalam mencapai misi dan tujuan organisasi. Hal inilah yang saat ini dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Nganjuk melalui Badan Organisasi Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Nganjuk dengan menggelar Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dan Perjanjian Kinerja (PK) Perangkat Daerah, di Ruang Rapat Candi Lor pada Selasa (19/12/2023).

Hadir diantaranya Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Nganjuk mewakili Sekda Nganjuk, Analis Ahli Muda Setda Nganjuk mewakili Asisten Administrasi Umum, narasumber dari Biro Organisasi Setda Provinsi Jawa Timur, dengan 100 peserta pejabat fungsional dan pejabat struktural perencana dari seluruh OPD.

Nurul Huda, selaku Kabag Organisasi Setda Nganjuk berkesempatan membacakan sambutan Sekda Nur Solekan. Dalam sambutan itu, Sekda Nur Solekan menyampaikan bahwa nilai implementasi laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Nganjuk selama dua tahun terakhir mengalami kenaikan. Meskipun trennya naik dari tahun sebelumnya, namun masih cukup jauh dari nilai implementasi SAKIP di kabupaten/kota lain di Jawa Timur.

Baca Juga : Pemkab Nganjuk Gelar Diskusi Penyusunan RKPD Tahun 2025

Dengan begitu, Dia berharap Kabupaten Nganjuk untuk tahun 2024 dan seterusnya dapat terus meningkatkan dan mengejar nilai SAKIP pada kabupaten/kota lainnya. Oleh karena itu, dibutuhkan sinergi dan semangat tinggi dari seluruh pihak terkait terutama stakeholder dan para perencana.

"Implementasi SAKIP Kabupaten Nganjuk tahun 2023 yaitu 67,45. Ini naik sedikit dari tahun lalu 66,59. Sementara jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya yang rata-rata 74,03 di tahun 2023 artinya masih cukup jauh. Predikat kita masih B, saya ingin tahun berikutnya nilai SAKIP kita dapat lebih meningkat kita kejar nilai SAKIP kabupaten/kota lain dengan menambah semangat kita untuk mencapai itu," harap Sekda Nur Solekan.

Sementara itu, salah satu narasumber dari Biro Organisasi Setda Provinsi Jatim, Dony Ardhiansyah memaparkan materi tentang pengertian dan langkah penyusunan LKjIP. Disampaikannya, LKJIP adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama setahun anggaran. Didalamya semua laporan membandingkan perencanaan dan hasil secara lengkap dan terstruktur. 

Dalam menyusun LKjIP, dikatakan Dony terdapat titik tolak pelaporan akuntabilitas kinerja. Titik tolak itu adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.  

"Dikatakan akuntabel artinya kita dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara baik dengan patokan dokumen-dokumen perencanaan yang meliputi RPJMD, Renstra, Renja, RKA, dokumen perencanaan lainnya, dan Realiasasi Anggaran. Jadi yang dilaporkan yang paling dekat kaitannya dengan dokumen perencanaan tersebut," ujarnya.

Baca Juga : Sekda Nur Solekan Umumkan Pemenang Lomba Inovasi Daerah 2023

Selain itu, terdapat pengikhtisaran informasi kinerja. Didalamnya terdapat hal-hal penting yang harus diperhatikan betul agar antara satu dengan yang lain dapat berkesinambungan. "Kita harus mengusahakan mengetahui dan memahami dokumen-dokumen perencanaan, mengkolaborasikan informasi penting lebih banyak informasi yang kurang penting sebaiknya disajikan dalam lampiran pendukung saja. Kemudian, mementingkan yang penting misalnya menjelaskan pencapaian suatu indikator kinerja utama yang paling dapat menggambarkan keberhasilan organisasi, meminimalkan informasi yang kemungkinan menyebabkan misleading (menyesatkan), serta mempertimbangkan kemungkinan interpretasi gang berbeda, dari apa yang ingin disampaikan oleh penyusun laporan," urainya.

Lebih lanjut, format dalam penyusunan LKjIP harus disesuaikan dengan format paten. Namun, didalamnya dapat dikembangkan, diinovasikan, maupun diimprovisasikan oleh masing-masing OPD tanpa keluar dari standarisasi format penyusunannya.

"Format laporan kinerja terdiri dari BAB I Pendahuluan, BAB II Perencanaan Kinerja, BAB III Akuntabilitas Kinerja, BAB IV Penutup, BAB V Lampiran -lampiran. Ini tidak terpaku, bisa bapak/ibu kembangkan, inovasikan, dan improvisasikan. Yang penting harus relate atau nyambung dengan dokumen-dokumen perencanaan yang wajib dipedomani baik satu tahunan, lima tahunan, maupun dua puluh tahunan tersebut", pungkasnya.(Yos/Cy)