Pemdes Sidokare Laksanakan Musdessus Pemutakhiran DTKS 2023

Nganjuk, PING- Pemerintah Desa Sidokare, Kecamatan Rejoso, mengadakan Musyawarah Desa Khusus (musdessus) terkait verifikasi dan validasi sekaligus penetapan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Desa Sidokare, Selasa (19/12/2023).

Musyawarah yang diadakan di Pendopo Hamong Projo tersebut, dihadiri oleh Camat Rejoso yang diwakili Sekcam Rejoso, kepala desa beserta seluruh perangkat desa, ketua BPD, anggota BPD, Babinsa, Bhabinkamtibmas, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Rejoso (TKSK), anggota LPM Desa Sidokare, para kepala Dusun, RT/RW, tokoh masyarakat/tokoh agama Desa Sidokare.

Baca Juga : Sebanyak 325 KPM Desa Sidokare Terima Bantuan Sosial Beras 10 Kilogram

Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS ini bertujuan agar penyelenggaraan kesejahteraan sosial dilaksanakan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan seluruh elemen masyarakat, dikutip dari laman Pusat Penyuluhan Sosial atau Puspensos Kementerian Sosial.

Kepala Desa Sidokare, Imam Masyhuri, menyampaikan bahwa pemutakhiran DTKS tersebut penting dilakukan untuk meng-update data yang sebelumnya agar nantinya penerima bantuan atau KPM (Keluarga Penerima Manfaat) dapat tepat sasaran dan transparan.

“Pemutakhiran DTKS melalui verifikasi, validasi dan penetapan DTKS di Desa Sidokare adalah salah satu acuan data pemerintah desa yang disepakati melalui musyawarah. Semoga DTKS menjadi salah satu jalan peningkatan pelayanan kesejahteraan sosial masyarakat desa yang sesuai dengan kondisi riil di lapangan,” tutur Kades Imam.

Baca Juga : Pemdes Sidokare Lakukan Layanan Jemput Bola Aktivasi IKD

Sementara itu, Kasi Pemerintahan Desa Sidokare, Heru Purwanto,  mengungkapkan bahwa data yang diusulkan dalam DTKS merupakan hasil dari Musyawarah Desa (Musdes) tentang penentuan dan penetapan warga yang dinilai layak diusulkan ke DTKS. Hasil musyawarah tersebut dituangkan ke dalam Berita Acara Hasil Forum Musyawarah Desa berdasarkan keputusan bersama.

“Proses verifikasi, validasi hingga penetapan DTKS ini salah satu bentuk kemudahan akses data dan pengelolaan data sebagai acuan pelaksanaan program pemerintah, sehingga sinkronisasi data mulai dari desa sampai kementerian dapat terwujud dan tepat sasaran,".pungkasnya.

Baca Juga : Pemdes Sidokare Siap Layani Warga untuk Aktivasi IKD