Pemkab Nganjuk Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi 2024 secara virtual

Nganjuk, PING- Penjabat (Pj) Bupati Nganjuk, Sri Handoko Taruna mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah tahun 2024 secara virtual, dari Ruang Rapat Planning Center Pemkab Nganjuk, Senin (15/01/2024). Rapat dipimpin oleh Irjen Kemendagri Tomsi Tohir.

Rakor pengendalian inflasi yang diselenggarakan setiap hari Senin di setiap minggunya tersebut bertujuan untuk mengawasi serta menangani masalah inflasi yang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia.

Dalam arahannya, Irjen Kemendagri Tomsi Tohir mengatakan pada rakor pengendalian inflasi di Minggu kedua Januari ini lebih difokuskan kepada kenaikan harga dan mengantisipasinya.

Sementara itu, Direktur Statistik Harga Badan Pusat Statistik Windhiarso Putranto dalam paparannya menyampaikan berdasarkan data BPS, historis perkembangan inflasi dari tahun 2020-2023, BPS mencatat bahwa selalu terjadi inflasi pada bulan Januari di awal tahun. Namun demikian, tingkat inflasi di Januari relatif lebih rendah dibandingan bulan Desember. 

"Komoditas penyebab Inflasi Januari didominasi oleh komponen harga bergejolak. komoditas yang beberapa kali signifikan menyumbang andil inflasi diantaranya cabai merah, cabai rawit, daging ayam ras, ikan segar, bawang merah dan bawang putih. Jadi historical ini bisa menjadi pentunjuk apakah pola yang sama akan terjadi di bulan ini, sehingga bisa dilakukan antisipasi," jelasnya.

Selanjutnya, dirinya juga menyampaikan laporan tinjauan inflasi dan Indeks Perkembangan Harga (IPH) minggu kedua Januari 2024, disampaikan bahwa perkembangan IPH dalam 2 minggu terakhir di bulan Januari 2024 relatif lebih rendah bila dibandingkan dengan bulan Desember 2023.

Namun demikian, beberapa Kabupaten/Kota perlu menjadi perhatian. Hal tersebut disebabkan masih adanya beberapa Kabupaten/Kota yang mengalami kenaikan IPH sehingga diperlukan adanya langkah konkret yang dilakukan oleh pemerintah daerah terkait guna menstabilkan IPH tersebut.

“Walaupun IPH dalam 2 minggu terakhir lebih rendah dibanding bulan sebelumnya, namun terdapat beberapa kabupaten/kota yang mengalami kenaikan IPH. Perlu kami ingatkan di sini, bahwa IPH merupakan angka kumulatif mingguan sehingga jika perkembangan harganya ada faktor upaya atau langkah konkret yang dilakukan oleh pemerintah daerah maka jika dalam jangka pendek ada perubahan harga maka cenderung akan menurun,” ujarnya.

Lanjut Windhiarso, dari 15,38% Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera yang mengalami kenaikan IPH, kenaikan harga tertinggi terjadi Nias Utara dengan IPH 4,29% sedangkan di Pulau Jawa, dari 13,48% Kabupaten/Kota yang mengalami kenaikan IPH, kenaikan harga tertinggi terjadi di Sleman dengan nilai IPH 2,8%

Sementara untuk di luar Pulau Jawa dan Sumatera, dari 37,81% Kabupaten/Kota yang mengalami kenaikan IPH. Kenaikan harga tertinggi terjadi di Sidenreng Rappang dengan nilai IPH 6,90%.

Secara garis besar, kenaikan harga di beberapa wilayah tersebut di dominasi oleh naiknya harga beberapa komoditas antara lain beras, telur dan daging ayam ras, minyak goreng, gula pasir bawang merah, bawang putih, cabai merah, cabai rawit yang harganya cenderung fluktuatif sehingga perlu diwaspadai.

Di kesempatan yang sama, Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo Adi menyatakan, Indonesia harus optimis mengendalikan tingkat inflasi secara konsisten dan terwujudnya ketahanan pangan. Beberapa upaya dalam pengedalian inflasi terus dilakukan baik di tingkat pusat maupun daerah seperti SPHP beras dan penyaluran CBP komersial, penyaluran bantuan pangan, gerakan pangan murah, fasilitasi distribusi pangan, SPHP jagung serta penguatan dan Informasi Pangan

“Diharapkan, sinergi bersama kolaborasi lintas sektor dalam penyaluran bantuan pangan ini kedepannya terus dilakukan dengan tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat kualitas,” pungkasnya. (Kr/Al)