Sekda Nganjuk Buka Rakortek Perencanaan Pembangunan Daerah 2025

Nganjuk, PING- Seluruh Kepala Perangkat Daerah, Staf Ahli dan Asisten serta Camat se Kabupaten Nganjuk, ikuti Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025, yang diselenggarakan di Ruang Rapat Anjuk Ladang, Senin (22/01/2024). Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk, Nur Solekan, yang membuka kegiatan ini menyampaikan bahwa, perencanaan merupakan sebuah proses langkah ke depan pembangunan Kabupaten Nganjuk pada tahun 2025.

Ditegaskannya, untuk mewujudkan perencanaan daerah yang baik harus memperhatikan evaluasi dan pengawasan penyelenggaraan daerah kedepan. “Beberapa hasil review yang disampaikan oleh Inspektorat, untuk masing-masing perangkat daerah dilakukan evalusi internal,” ujar Sekda sebelum membuka acara.

Sekda juga menyoroti tentang penilaian (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) SAKIP pada tahun 2023 yang masih pada nilai B. “Pada tahun 2023, SAKIP kita masih B. Salah satu penilaian yang harus kita kejar adalah kinerja individu belum mendukung secara penuh kinerja organisasi,” tegas Sekda Nur Solekan.

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda), Fadjar Judiono, dalam laporannya menyampaikan bahwa pelaksanaan rakortek untuk merumuskan pokok-pokok kebijakan perencanaan dan penganggaran secara terintegrasi antar perangkat daerah sesuai dengan peran, tugas dan fungsinya masing-masing.

Disampaikan juga bahwa rakortek hari ini bertujuan untuk menyamakan persepsi dan pemahaman tentang proses integrasi perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah; memastikan perencanaan pembangunan daerah tahun 2025 berorientasi pada substansi secara tematik-holistik, integratif dan spasial berdasarkan permasalahan, isu strategis, tema, prioritas pembangunan dan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah secara komprehensif guna terciptanya sinergi antar fungsi dan antar urusan pemerintahan; serta mengkonsolidasikan perangkat daerah dalam upaya pencapaian target pembangunan daerah tahun 2025. 

Rakortek perencanaan pembangunan daerah tahun 2025 diwarnai dengan diskusi interaktif, yang pada sesi pertama dimoderatori oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), Slamet Basuki. Hadir selaku narasumber adalah Inspektur Daerah, Asisten Pemerintahan dan Kesra serta Asisten Administrasi Umum.

Pada paparannya, Inspektur Daerah, Muhammad Yasin menyampaikan rekomendasi pada reviu Renstra, Renja, & RKA, diantaranya melakukan penyempurnaan Rancangan Akhir Renja Tahun 2024 agar dapat menjelaskan hubungan antara program dan kegiatan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah; melakukan perbaikan atas ketidakselarasan indikator sasaran; dalam menganggarkan rencana belanja modal dan pemeliharaan untuk memperhatikan dokumen RKBMD Kab. Nganjuk Nomor 028/80/K/411.402/2023; memperhitungkan PPN sebesar 11% untuk seluruh belanja modal dengan nilai diatas Rp2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah); serta melakukan penyempurnaan terhadap sistematika penulisan.

Sementara itu, menurut Inpsektur Daerah, rekomendasi pada evaluasi SAKIP, yaitu memastikan keselerasan antar dokumen perencanaan dan telah dilegalformalkan; penyusunan dokumen supaya direviu secara berjenjang, mulai dari penyusun, menuju sekretaris sampai kepala dinas dengan memberikan paraf hierarkis maupun bentuk lain berupa reviu sheet berjenjang; melakukan pemantauan rencana aksi secara berkala melalui Evaluasi Internal Tribulanan dengan menganalisa penyebab keberhasilan/kegagalan dan memberikan upaya perbaikan kedepannya serta memastikan telah ditindaklanjuti; serta penyusunan Dokumen Laporan Kinerja agar berpedoman pada standar yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014.

Nafhan Tohawi, selaku Plt. Asisten Administrasi Umum, dalam peparanya menyampaikan bahwa, berdasarkan surat KenpenRB Nomor : B/ 379 /AA.05/2023 Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Nganjuk menunjukkan bahwa nilai sebesar 67,45 dengan predikat “B”. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja “Baik”, yaitu implementasi AKIP sudah baik pada Pemerintah Daerah dan sebagian unit kerja utama, namun masih perlu adanya komitmen untuk mendorong perbaikan pada pelaksanaan manajemen kinerja.

Nafhan juga menyampaikan tindak lanjut, yang diantaranya disebutkan rekomendasi hasil evaluasi AKIP Pemerintah Kabupaten Nganjuk akan ditindaklanjuti melalui koordinasi untuk pembagian (mapping) perangkat daerah pengampu masing-masing poin rekomendasi, dan selanjutnya akan dilakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan rekomendasi HE tersebut. Desk Umpan Balik Berkelanjutan (DUBB) akan diimplementasikan pada Tahun 2024 sebagai pengembangan dari pelaksanaan Evaluasi Penyerapan Anggaran (TEPRA) sebelumnya. Rentang waktu pelaksanaan Tindak Lanjut HE 2023 di Tahun 2024 adalah bulan Januari s/d Juli 2024.

Pada jalannya diskusi pada sesi kedua yang dimoderatori oleh Staf Ahli Bidang Perekonomian, Keuangan dan Pembangunan, Itsna Sofiani, menghadirkan narasumber yaitu Kepala BPKAD, Kepala Bapenda, Kepala Bappeda, dan Seketaris Daerah Kabupaten Nganjuk.

Kepala Bapenda Kab Nganjuk, Widyasti Sidhartini, memaparkan proyeksi PAD pada APBD TA 2025. Disampaikannya arah kebijakan & upaya optimalisasi PAD Kabupaten Nganjuk yaitu :

1. Pemberian Kesempatan kepada pegawai untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan pengelolaan pajak;
2. Penggalian potensi pajak dan retribusi daerah sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 beserta turunan;
3. Melaksanakan pengembangan dan penyempurnaan sistem pengelolaan perpajakan dan retribusi sesuai aturan yang berlaku;
4. Optimalisasi penerimaan pendapatan daerah
5. Meningkatkan kerjasama dengan instansi lain untuk pengendalian dan pengawasan pajak daerah;
6. Memberikan apresiasi kepada wajib pajak/wajib pungut pajak yang patuh membayar pajak pada waktu yang ditetapkan (bulan panutan), membayar pajak sesuai omzet, melaporkan pemungutan pajaknya secara tepat waktu;
7. Pelaksanaan pembinaan, sosialisasi, pemeriksaan dan pengawasan pajak dan retribusi daerah ;
8. Melaksanakan percepatan dan perluasan digitalisasi daerah;
9. Pemutakhiran data obyek pajak;
10. Melaksanakan penghapusan piutang yang tidak tertagih;
11. Bekerjasama dengan APH untuk melaksanakan penagihan.
12. Sosialisasi Peraturan Daerah sesuai UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD

Rencana pendapatan APBD TA. 2025 sebesar 511.534.340.103,98 atau naik sebesar 23,95 persen dari tahun 2024 yang sebesar 413.210.731.761,00

Menurut Kepala Bapenda, permasalahan yang menghambat PAD adalah :

1. Terbatasnya & Kurangnya Tenaga SDM yang Berkualifikasi  Tertentu, 
2. Belum sempurnanya data base pajak daerah.
3. Rendahnya kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban membayar pajak daerah.
4. Masih rendahnya kejujuran wajib pajak dalam menyampaikan data obyek pajak.
5. Masih banyaknya potensi pajak daerah yang belum terdata.
6. Belum Optimalnya kesadaran masyarakat / wajib pajak dalam memanfaatkan teknologi informasi dan kanal pembayaran digital.
7. Masih adanya piutang pajak
8. Tuntutan masyarakat untuk pelayanan yang lebih cepat dan mudah.
9. Adanya pihak-pihak tertentu yang menyalahgunakan setoran pajak

Dari Bappeda yang disampaikan langsung oleh Kepala Bappeda, Fajar Judiono, memaparkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Nganjuk pada tahun 2022  mengalami peningkatan dan berada diatas Provinsi Jawa Timur.  IPM Nganjuk pada 2022 adalah 72,93 dan Jawa Timur pada poin 72,75. Sedangkan IPM Nasional di 72,91. Peningkatan IPM ini menunjukkan Aspek Kesehatan, Pendidikan dan Daya Beli semakin meningkat di masyarakat.

Untuk Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Nganjuk pada tahun 2022  mengalami penurunan dari tahun 2005. TPT Kabupaten Nganjuk dibawah Provinsi Jawa Timur. Penurunan TPT menunjukkan optimalnya upaya pemerintah dalam Penciptaan Lapangan yang mampu menyerap tenaga kerja.