Ranwal RKPD 2025 Nganjuk, Tatit Sampaikan Pokok Pikiran DPRD

Nganjuk, PING- Ketua DPRD Nganjuk, Tatit Heru Tjahjono, menyampaikan pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD pada Rancanagan Awal (Ranwal) RKPD Kabupaten Nganjuk tahun 2025.

Tatit menyebut DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah telah menerima masukan, saran, kritik aduan dari masyarakat yang dituangkan didalam pokir DPRD. Pokok-pokok pikiran DPRD berdasarkan hasil reses, sidak, studi banding, dan konsultasi.

“DPRD sebagai wakil dari masyarakat, kami berharap apa yang menjadi pokok-pokok pikiran teman-teman di DPRD dapat menjadi masukan di dalam RKPD Nganjuk tahun 2025,” ujar Tatit, Selasa, (30/1/2024) saat penyampaian hasil pokir DPRD Nganjuk pada Forum Konsultasi Publik Ranwal RKPD 2025 Kabupaten Nganjuk di Ruang Rapat Anjuk Ladang.

Ada beberapa permasalahan utama yang saat ini diserap oleh DPRD Nganjuk, ungkap Tatit, yakni tentang peningkatan kualitas SDM, perencanaan teknokratis atau pemantapan tata kelola pemerintahan, pemenuhan pelayanan dasar (RSUD, Puskesmas, Dispendukcapil dll), penciptaan lapangan kerja, mitigasi bencana dan integrasi antar daerah, serta pengembangan produk unggulan.

“Semuanya ini tertuang didalam pokok-pokok pikiran DPRD Nganjuk,” tandasnya.

Tatit menjelaskan ada tujuh pokok-pokok pikiran DPRD Nganjuk. Ketujuh pokir tersebut antara lain; bidang pendidikan, kesehatan, sosial ekonomi, infrastruktur, ketertiban umum dan penegakan hukum, bidang permukiman, dan peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintah.

“Dalam penyusunan RKPD tahun 2025, Bappeda Kabupaten Nganjuk harus melakukan inventarisasi program dan kegiatan yang diusulkan DPRD dalam urusan perangkat daerah terutama yang tercantum dalam pokir DPRD,” pungkasnya.

Sementara itu, Sekda Nganjuk, Nur Solekan mengatakan apa yang ada di dalam pokir DPRD Nganjuk selaras dan sama Kondisi Obyektif / Permasalahan Pembangunan yang nantinya menjadi prioritas RKPD 2025 Kabupaten Nganjuk.

“Pertumbuhan ekonomi yang perlu disertai dengan pemerataan, tingkat penanggulangan kemiskinan yang perlu ditingkatkan, kualitas sumber daya manusia yang perlu ditingkatkan (IPM), pemenuhan infrastruktur dasar perlu ditingkatkan, utamanya terkait konektivitas antar wilayah. Serta tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang masih perlu ditingkatkan,” beber Sekda.

Sehingga, melalui forum konsultasi publik ini nantinya, harap Nur Solekan, akan dapat terumuskan isu-isu strategis dan rancangan kebijakan pembangunan daerah melalui masukan-masukan tentang arah dan kebijakan RKPD tahun 2025. (ZK/NR)