Cegah Korupsi Melalui Trisula Anti Korupsi

Nganjuk, PING- Awal tahun 2024 menjadi harapan momentum Kabupaten Nganjuk untuk semakin bebas bersih terhindar dari korupsi. Dalam memberantas korupsi tidak hanya menjadi tugas KPK, kita sebagai warga negara harus memiliki peran bahwa pemberantasan korupsi bukan hanya milik dari satu lembaga tertentu tetapi juga perlu peran serta dari semua pihak termasuk juga masyarakat.

Wijaya Kurnia Santoso selaku Penyuluh Anti Korupsi Jawa Timur saat menjadi narasumber dalam program talkshow RSAL FM mengatakan indeks persepsi korupsi Indonesia turun drastis dari angka 38 menjadi angka 34 dan ini menjadi angka yang paling minim selama era reformasi. Artinya, permasalahan korupsi saat ini sedang tidak baik-baik saja sehingga perlu ada upaya serius untuk benar-benar melakukan pemberantasan korupsi.

“Di Kabupaten Nganjuk sendiri di awal tahun ada langkah progresif yang dilakukan, termasuk beberapa waktu yang lalu dilaksanakan seminar di Pendopo Kabupaten Nganjuk dengan mendatangkan narasumber dari KPK RI serta turut mengundang ASN beserta keluarnya yang berada di lingkup Pemkab Nganjuk. Termasuk juga ada tiga desa yang mengikuti Desa Anti Korupsi yakni Desa Sidokare Kecamatan Rejoso, Desa Jati Pungkur Kecamatan Lengkong, Kemudian Desa Munung Kecamatan Jatikalen,” terangnya.

Wijaya menjelaskan ada tiga strategi pemberantasan korupsi yang tengah dijalankan di Indonesia, KPK menyebutnya: Trisula Pemberantasan Korupsi. ”Trisula Pemberantasan Korupsi memiliki tiga strategi utama, yaitu Pendidikan, Pencegahan, dan Penindakan,” ucapnya.

Wijaya yang juga sebagai Kepala Sekolah SMA di Kabupaten Nganjuk itu menuturkan bahwa, strategi pemberantasan korupsi dari KPK menempatkan pendidikan sebagai strategi pertama dari trisula pemberantasan korupsi di NKRI yang menjadi salah satu hal yang fundamental disamping pencegahan dan penindakan

“Strategi Pendidikan digalakkan dengan kampanye dan edukasi untuk menyamakan pemahaman dan persepsi masyarakat tentang tindak pidana korupsi, bahwa korupsi berdampak buruk dan harus diperangi bersama,” ujarnya.

“Untuk korupsi biasanya dipicu karena adanya niat dan kesempatan. Oleh karenanya kita berupaya melakukan pendekatan agar niat maupun kesempatan ini bisa dieliminasi,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Wijaya juga menyampaikan masyarakat belum memiliki pemahaman yang sama mengenai korupsi. Contoh paling mudah adalah soal memberi uang terima kasih kepada aparat pelayan publik yang masih dianggap hal lumrah. Padahal uang terima kasih adalah gratifikasi yang dapat mengarah kepada korupsi. 

“Melalui pendidikan anti korupsi kita dapat menanamkan nilai-nilai integritas maupun nilai anti korupsi kepada seluruh ASN (Aparatur Sipil Negara) dan Masyarakat sejak dini,” tutupnya.(KR/CS)