Sejahterakan Kader PPKBD dan Sub PPKBD, Pemkab Nganjuk Bagikan Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan

Nganjuk, PING– Pemerintah Kabupaten Nganjuk melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPKB) Kab. Nganjuk membagikan Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan kepada 5.066 Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) dan Sub PPKBD se-Kabupaten Nganjuk di Pendopo K.R.T. Sosrokoesoemo, Kamis (7/3/2024).

Kegiatan tersebut dilaunching dan diserahkan secara simbolis oleh Sekda Nur Solekan. Turut menghadiri Kepala Kanwil BPJS Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Nganjuk, Staf Ahli dan Asisten Bupati, Kepala Perangkat Daerah, serta undangan.

Sekda Nur Solekan mengatakan tujuan diberikan Kartu BPJS Ketenagakerjaan ini untuk memberikan perlindungan bagi Kader PPKBD dan Sub PPKBD se-Kab. Nganjuk dalam menjalankan tugas di bidang Keluarga Berencana di tingkat desa.

“Sebagai tenaga kerja non ASN kami akan terus berupaya memberikan layanan jaminan sosial. Khususnya Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM),” tuturnya.

Pihaknya juga mengatakan bahwa program tersebut untuk mengapresiasi kinerja para Kader PPKBD dan Sub PPKBD yang telah mengabdikan diri membantu Pemerintah dalam upaya menurunkan prevalensi angka stunting di Kabupaten Nganjuk.

“Beberapa waktu yang lalu kita sudah rembug stunting dan mulai bulan Maret ini kita sudah go untuk action. Ini melibatkan seluruh para kader yang ada di desa baik Kader Posyandu dan Kader PPKB,” ujar Nur Solekan.

Sebagai informasi, pada kegiatan tersebut juga dilaksanakan launching pemberian paket penanganan stunting bagi Keluarga Risiko Stunting (KRS) se-Kecamatan Loceret oleh Baznas Nganjuk. Kedepan, direncanakan pemberian paket penanganan stunting akan dibagikan ke seluruh kecamatan di Kabupaten Nganjuk. 

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Baznas Nganjuk yang telah ikut menyukseskan program Pemerintah dalam menurunkan angka stunting di Kab. Nganjuk,” ucap Nafhan Tohawi, Kepala Dinas PPKB Kab. Nganjuk, sembari menyebut pemberian bantuan bagi KRS juga akan dilaksanakan di seluruh Kecamatan se-Kabupaten Nganjuk. 

Untuk diketahui, pemberian Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek) kepada Kader PPKBD dan Sub PPKBD sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek). 

Dalam Inpres tersebut Presiden memerintahkan sejumlah pejabat di tingkat pusat yang terdiri dari 19 Menteri, Jaksa Agung, 3 Kepala Badan, Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) serta pejabat daerah diantaranya 34 Gubernur, 416 Bupati dan 98 Walikota untuk mendukung optimalisasi Program Jamsostek guna mewujudkan perlindungan pekerja Indonesia dan keluarganya.

(AL/KR/CS/NR)