Upacara Peringati Hari Otonomi Daerah ke-XXVIII, Pemkab Nganjuk Maknai Arti Filosofi Otoda

Nganjuk, PING- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nganjuk menggelar Upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah (Otoda) ke - XXVIII dengan tema "Otonomi Daerah Berkelanjutan Menuju Ekonomi Hijau dan Lingkungan Yang Sehat" yang dilaksanakan di halaman Pendopo K.R.T Sosro Koesoemo, pada Kamis (25/04/2024). 

Mewakili Penjabat Bupati Nganjuk, Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, Eko Sutrisno memimpin upacara tersebut dan turut dihadiri oleh Asisten Pemerintahan, Kepala OPD, Camat dan sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Nganjuk. 

Membacakan sambutan Menteri Dalam Negeri, Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, Eko Sutrisno menegaskan perlunya refleksi sejenak untuk kembali memahami esensi filosofi otonomi daerah yang saat ini sudah berusia lebih dari seperempat abad tersebut. 

Baca Juga : Pimpin Apel Bersama, Pj. Bupati Tekankan 4K! "Komunikasi, Koordinasi, Kolaborasi dan Komitmen"

Sesuai dengan tema yang dipilih tahun ini, yakni untuk memperkokoh komitmen, tanggung jawab dan kesadaran seluruh jajaran Pemerintah daerah akan amanah dan tugas untuk membangun daerah yang berkelanjutan dalam pengelolaan sumber daya dan lingkungan hidup. 

"Perjalanan kebijakan otonomi daerah yang sudah berjalan lebih dari seperempat abad ini menjadi momentum yang tepat untuk memaknai arti dari filosofi tujuan dari otonomi daerah," ujarnya. 

Eko Sutrisno menjelaskan bahwa otonomi daerah merupakan hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur serta mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan amanat UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. 

Baca Juga : Peringati Hari Kartini, Sekda Nganjuk Ajak Perempuan Jadi Pencetak Generasi Emas

Selain itu, filosofi otonomi daerah juga berlandaskan pada prinsip-prinsip pasal 18 UUD 1945. Berangkat dari prinsip inilah otonomi daerah dirancang untuk mencapai dua tujuan utama, yakni bertujuan untuk kesejahteraan dan demokrasi disentralisasi. 

"Artinya, tujuan kesejahteraan desentralisasi diarahkan untuk memberikan pelayanan publik bagi masyarakat serta secara efektif dan ekonomis dalam pemanfaatan potensi sumber daya alam yang berkelanjutan. Sedangkan dari segi tujuan demokrasi kebijakan desentralisasi menjadi instrumen pendidikan politik di tingkat lokal yang mempercepat terbentuknya masyarakat madani," terangnya. 

Maka dengan tercapainya dua tujuan utama itu dapat mendorong percepatan perbaikan kualitas dan peningkatan masyarakat dalam konteks ekonomi hijau yang merupakan salah satu dari 6 strategi transformasi yang akan dicapai Indonesia tahun 2045 nanti. 

Baca Juga : Hari Jadi Nganjuk Ke-1087, Pj. Bupati Maknai dengan Bangkit Berkah dan Barokah

Selain itu, ditegaskan Eko Sutrisno, bahwasanya Kementerian Dalam Negeri juga berkomitmen untuk memperkuat fungsinya dan fasilitas produk hukum daerah yang berfokus pada pembangunan ekonomi itu untuk mencapai berkelanjutan lingkungan dan kesehatan masyarakat. 

Hal ini bertujuan untuk memaksimalkan peran pemerintah daerah yang berfokus pada komunitas dan sektor unggulan yang ramah lingkungan. Disamping itu juga untuk mendorong program pembangunan nasional meliputi penanganan stunting, penurunan angka kemiskinan ekstrim dan pengendalikan inflasi daerah melalui sistem pemerintahan berbasis elektronik. 

Terakhir, dalam amanatnya, Menteri Dalam Negeri juga menghimbau, agar Pemerintah Daerah melakukan trobosan dan inovasi untuk menggali berbagai potensi yang dapat memberikan nilai tambah serta peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).

"Terobosan kebijakan itu akan bernilai manfaat dalam rangka identifikasi dan perencanaan wilayah yang berpotensi dikembangkan secara integrasi yang kemudian membentuk aglomerasi kegiatan perekonomian dan terhubung antara satu wilayah dengan wilayah lainnya implementasi pengembangan wilayah perlu dilakukan melalui pendekatan kebijakan yang berkelanjutan dan implementatif regulasi ekonomi hijau," tutupnya. (HS/ZK)