Kemendikbud Ristek Berikan Fasilitas Sosialisasi Layanan Pendidikan Kepercayaan Pada Kepala Sekolah

Nganjuk, PING- Persatuan Kerohanian Warga Sapta Darma (Persada) bekerjasama dengan Direktur Kepercayaan dan Masyarakat Adat Direktorat Jendral Kebudayaan Kemendikbud Ristek memberikan Sosialisasi Permendikbud No 27 Tahun 2016 tentang Layanan Pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada Kepala Sekolah SD dan SMP Negeri Kabupaten Nganjuk pada Sabtu, (22/6) di Pendopo K.R.T Sosro Koesoemo Pemkab Nganjuk.

Kegiatan tersebut dilaksanakan dengan tujuan agar di saat ada anak didik baik di SD ataupun SMP menghendaki untuk mempelajari Penghayat Kepercayaan, Kepala Sekolah bisa langsung menghubungi Dinas Pendidikan ataupun Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia (MLKI) yang kemudian akan dikirim tenaga pendidik yang berkompeten serta bersertifikat untuk memberikan materi terkait Penghayat Kepercayaan.

Apryadi Miradian selaku Kasi Intel, mewakili Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kab. Nganjuk menyampaikan bahwa amanat dari Undang Undang Kejaksaan No 11 Tahun 2021 dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan ikut andil untuk pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara. Kemudian pencegahan, penyalahgunaan, dan penodaan agama.

“Dalam rangka mengimplementasikan atau menyosialisasikan teman-teman Penghayat Kepercayaan,” ungkap Apryadi.

Permendikbud tersebut keluar dilatarbelakangi oleh rekan-rekan penghayat kepercayaan yang menggugat ke Mahkamah Konstitusi karena merasa hak konstitusinya terlanggar oleh pasal-pasal yang ada di undang-undang administrasi kependudukan.

Disaat masyarakat penghayat kepercayaan mengurus dokumen administrasi kependudukan, pada kolom agama dicantumkan “-”. Hal tersebut menimbulkan persepsi bahwa masyarakat penghayat kepercayaan tidak beragama, sedangkan mereka tetap menyembah dan percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, hanya saja cara beribadahnya saja yang berbeda.

Akhirnya masyarakat penghayat kepercayaan berproses melalui MK kemudian dikabulkan sesuai dengan PUTUSAN MK RI NO. 97/PUU-XIV/2016 TERHADAP PENCANTUMAN PENGHAYAT KEPERCAYAAN PADA IDENTITAS KEPENDUDUKAN SESUAI UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2006.

Apriyadi menambahkan bahwa negara menjamin penghayat kepercayaan untuk mendapatkan hak yang sama untuk administrasi kependudukan dan pendidikan keagamaan, tentu dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.

“Sudah jelas, bahwa negara telah mengakui saudara kita penghayat kepercayaan untuk bisa diberikan ruang. Kita menindaklanjuti keputusan MK lalu Permendikbud, agar secara konstitusional anak-anak didik tetap memiliki administrasi kesiswaan dan pendidikan sesuai dengan kepercayaan yang dianut,” tambahya.

Kegiatan tersebut dilanjutkan dengan sosialisasi sekaligus tanya jawab dengan 4 narasumber yakni Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk (Kebijakan Peningkatan Kualitas Pendidikan Daerah); Presedium MLKI Kab. Nganjuk, Totok Mijianto (Pengenalan Penghayat Kepercayaan di wilayah Nganjuk), Penyuluh Ahli, Drs. Suradi (Sosialisasi Permendikbud No 27 Tahun 2016); dan Kepala SD Jetis Pace (Best Practices). (AF/HN)