Serap Aspirasi Masyarakat, DPRKPP Siap Tingkatkan Pelayanan Publik dibidang Perumahan dan Permukiman

Nganjuk, PING- Sebagai penyelenggara pelayanan publik bidang perumahan dan kawasan permukiman rakyat, Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PRKPP) Kabupaten Nganjuk terus berupaya memberikan dan meningkatkan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Salah satu langkah yang dilakukan adalah mendengarkan dan menyerap aspirasi dari berbagai elemen masyarakat.

Untuk itu, Tim penyusun Standar Pelayanan Publik Dinas PRKPP Kabupaten Nganjuk menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) di Ruang Rapat UPT Hunian Sederhana Dinas PRKPP, Rabu (26/06/2024). Kegiatan ini bertujuan untuk mendapatkan masukan, agar dapat memberikan pelayanan publik prima kepada masyarakat Kota Angin.

Adapun, giat FKP ini menghadirkan Perangkat Daerah terkait serta sejumlah elemen masyarakat yang meliputi Tim Ahli Profesi, Konsultan Perencanaan atau Arsitek Perumahan, Paguyuban Pengembang, lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan media.

Mengawali sambutannya, Kepala Dinas PRKPP Kabupaten Nganjuk, Agus Frihannedy mengungkapkan FKP hari ini fokus kepada penyusunan standar pelayanan perumahan dan permukiman yang sebetulnya sudah ada tapi perlu dikomunikasikan ke publik.

“FKP ini menjadi ruang partisipasi kita bersama. Dengan harapan, informasi terkait kebijakan yang diberikan penyelenggaran layanan (Dinas PRKPP) bisa selaras dengan apa yang diharapkan publik (masyarakat). Sehingga, nantinya terciptalah partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan layanan tersebut, “ tandasnya.

Dikatakan Agus Frihannedy, ada lima jenis layanan Dinas PRKPP yang segara ditindaklanjuti. Diantaranya, penerbitan rekomendasi site plan perumahan, penerbitan PBG/SLF rumah tinggal, serah terima dan pemeliharaan PSU, pemberian bantuan penyediaan atau rehab rumah akibat dampak bencana alam dan pemberian bantuan pembangunan atau  rehab rumah tidak layak huni.

"Dari kelima jenis layanan tersebut, ada beberapa syarat yang perlu dipenuhi seperti jangka waktu, prosedur, persyaratan, produk pelayanan, dan penanganan pengaduan juga. Pengaduan itu ada alur, ada ruang pengaduan, ada formnya pengaduan, sampai penyelesaiannya," ungkapnya.

Atas berlangsungnya FKP tersebut, Agus Frihannedy juga berharap ada peningkatan pelayanan terkait pelayanan perumahan dan permukiman untuk masyarakat di Kabupaten Nganjuk.

“Mudah–mudahan dengan digelarnya FKP ini bisa menjadi semangat kita bersama dalam meningkatkan standar pelayanan serta mengadakan survei kepuasaan masyarakat terhadap perangkat daerah di lingkungan Pemkab Nganjuk. Oleh karena itu, perlu masukan dari unsur masyarakat yang terlibat,” pungkasnya.(Hs/Rl)