Lindungi Tenaga Kesehatan dari Hepatitis B, Puskesmas Berbek Gelar Pemeriksaan Anti-HBs
- 10-11-2026
Nganjuk, PING - Penjabat (Pj) Bupati Nganjuk, Sri Handoko Taruna menghadiri Ekspose Laporan Kinerja Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Aneka Usaha Kabupaten Nganjuk yang diselenggarakan di Aula Bromo Hotel Wisata Karya, Kecamatan Sawahan, Selasa (09/07/2024).
Dalam arahannya, Pj Bupati Nganjuk, Sri Handoko mengatakan kegiatan Expose perusahaan umum daerah Kabupaten Nganjuk ini adalah langkah yang baik untuk bagaimana kita mengevaluasi dan menata strategi pelaksanaan perusahaan daerah tahun 2024 kedepan.
"Yang jelas, kita pengen mengembangkan potensi yang ada di Kabupaten Nganjuk. Mulai hari ini silahkan dilaksanakan apa yang menjadi interview dalam setiap laporan pertanggung jawaban Perumda di tahun 2024. Karena apa, ini sering juga dibicarakan beberapa orang di Papua 'uang ini adalah uang rakyat'. Mari kita pertanggungjawaban," tandasnya.
Untuk itu, Sri Handoko mewajibkan, kedepan seluruh manajemen perusahaan daerah bisa melaporkan setiap kegiatannya secara online melalui aplikasi. Baik input dan outputnya. Sehingga, semuanya terbuka dan history-nya jelas.
"Jadi ada sop-nya, berapa uang yang dikeluarkan dan siapa yang berwenang terhadap uang tersebut jelas. Berikutnya, prosesnya bisa dikelola dengan baik," ungkapnya.
Sri Handoko juga membeberkan, kedepan pihaknya juga akan melaksakan sidak keliling terhadap aset daerah yang dikelola oleh Perumda, seperti halnya apotek, kebun cengkeh dan lainnya. "Harapannya, agar potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Nganjuk bisa terekspose dengan baik dan maksimal," imbuhnya.
Pada kesempatan yang sama, Pelaksana tugas (Plt) Direktur utama Perumda Kabupaten Nganjuk, Deny Ismayanti menuturkan history singkat tentang kinerja perusahaan daerah umum Kabupaten Nganjuk tahun 2024.
Dalam laporan pertanggungjawaban pengelolaan perusahaan sebelumnya, sebagai dasar penentuan strategi pada tahun selanjutnya. Sistem tata kelola dalam pengelolaan perusahaan umum daerah asal Kabupaten Nganjuk adalah hal yang sangat penting dan realitas untuk dilaksanakan dengan baik kemudian koordinasi antara kuasa pemilik modal dewan pengawas dan direksi ini adalah analisa dan evaluasi singkatnya.
"Jadi kinerja keuangan sesuai laporan auditor independen Tahun 2022 dicapai keuntungan 90 juta namun terjadi permasalahan hukum kemudian di tahun 2023 sesuai juga dengan laporan auditor independen mengalami kerugian 72 juta. ini harus kami sampaikan apa adanya data ini merupakan konsolidasi Januari sampai akhir 2023 dan kondisi riil September sampai dengan Desember 2023," jelasnya.
Secara umum, Perumda Kabupaten Nganjuk dari Januari sampai dengan Agustus 2023 masih terkendala terkait dengan masalah hukum. Sehingga, operasional dari internal kami berusaha melakukan optimalisasi kinerja berdasarkan regulasi yang benar.
"Agar penyusunan laporan pengelolaan bulanan triwulan dengan tahunan bisa disampaikan dengan baik. Oleh karena itu, kami juga rutin berkoordinasi dengan dewan pengawas dan dewan pembinasi secara aktif dengan dewan pembinaan dalam bentuk rapat evaluasi kinerja yang dilakukan beberapa kali oleh asisten perekonomian dan pembangunan daerah Kabupaten Nganjuk. Agar strategis marketplace Perumda memadai dan mempunyai support payung hukum," terangnya.
Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kabupaten Nganjuk, Alamsyah menambahkan dengan adanya kerjasama dibidang hukum ini, pihaknya menyambut baik adanya kesempatan ini sebagai landasan bagi pengembangan potensi daerah.
"Kami terus bersinergi dan mendukung program-program pemerintah, khususnya untuk meningkatkan peran dan fungsi BUMD dalam mendorong pertumbuhan perekonomian lembaga di bidang penanganan masalah hukum, perdata dan tata usaha negara," urainya.
Selanjutnya, disampaikan Alamsyah, kerjasama ini merupakan kebijakan awal dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Jaksa pengacara negara pemerintah dalam bentuk pendampingan hukum dan memberikan bantuan hukum.
"Pendampingan hukum dan tindakan hukum lainnya terhadap hukum bidang perdata dan tata negara yang dihadapi oleh perusahaan umum daerah pelaku badan usaha milik daerah bahwa Sesuai dengan pasal 30 ayat 2 undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan dan Republik Indonesia Sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 11 tahun 2021 tentang perubahan atau undang-undang nomor 16 tahun 2004," pungkasnya.
Sebagai informasi, diakhir acara dilaksanakan penandatanganan kerjasama antara Kejaksaan Negeri Kabupaten Nganjuk dengan Perumda serta penandatanganan fakta Integritas pegawai Perumda Kabupaten Nganjuk yang disaksikan oleh Inspektur Daerah Kabupaten Nganjuk dan tamu undangan lainnya. (Hs/Ys)
