Nganjuk Kembali Berprestasi, Kang Marhaen Raih Penghargaan JDIH Terbaik IV se-Jawa Timur

Surabaya, PING – Kabupaten Nganjuk kembali menorehkan tinta emas di tingkat Provinsi Jawa Timur. Di bawah kepemimpinan Bupati Marhaen Djumadi, Nganjuk berhasil meraih Penghargaan Terbaik IV untuk kategori Pemerintah Kabupaten/Kota atas Kinerja Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) tahun 2025.

Penghargaan prestisius ini diserahkan langsung oleh Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, didampingi Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak, dalam Upacara Hari Kebangkitan Nasional di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, pada Selasa (20/05/2025) pagi.

Penghargaan ini menjadi bukti bahwa Pemkab Nganjuk tidak main-main dalam membangun layanan hukum yang terbuka dan akuntabel. Sistem JDIH yang dikelola dengan baik memungkinkan masyarakat mengakses dokumen hukum seperti perda, keputusan bupati, hingga regulasi daerah lainnya secara mudah dan cepat.

"Ini bukan hanya soal penghargaan, tapi tentang tanggung jawab kami untuk menghadirkan layanan hukum yang dapat diakses siapa saja, kapan saja," ujar Bupati Marhaen atau yang akrab disapa Kang Marhaen, usai menerima penghargaan.

Kang Marhaen juga menegaskan, Pemkab Nganjuk akan terus menyempurnakan layanan ini agar masyarakat merasa lebih dekat dengan hukum dan mendapatkan perlindungan yang adil.

"Kami ingin masyarakat tidak hanya memahami hukum, tapi juga merasa bahwa hukum hadir untuk mereka," tandasnya.

Pada kesempatan yang sama, Gubernur Khofifah juga memberikan apresiasi tinggi kepada daerah-daerah yang serius mengembangkan JDIH sebagai pilar keterbukaan informasi publik di bidang hukum.

"Pemerintah daerah harus menjadikan JDIH sebagai sumber informasi hukum yang andal dan inklusif," tegas Gubernur Khofifah saat menyerahkan trofi.

Perlu diketahui, tak hanya sekali, Nganjuk sebelumnya juga telah menerima penghargaan serupa pada tahun 2023. Konsistensi ini menunjukkan bahwa kinerja Pemkab Nganjuk dalam pengelolaan JDIH bukan sekadar program sesaat, tetapi telah menjadi bagian dari budaya pelayanan publik.

Melalui JDIH, pemerintah provinsi jatim berharap setiap kabupaten/kota mampu menghadirkan layanan hukum berbasis digital yang responsif dan modern. Upaya ini menjadi bagian penting dari reformasi birokrasi di bidang hukum.

Dengan penghargaan ini, Kabupaten Nganjuk sekali lagi menegaskan posisinya sebagai daerah yang unggul dalam reformasi layanan publik, khususnya dalam membuka akses masyarakat terhadap keadilan hukum. Capaian ini menjadi semangat baru untuk terus membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berpihak pada rakyat.