Pemkab Nganjuk Tegaskan Komitmen Antikorupsi Melalui Sosialisasi SPI dan Penandatanganan Audit Chart

Nganjuk, PING- Pemerintah Kabupaten Nganjuk menggelar Sosialisasi Pelaksanaan Survei Penilaian Integritas (SPI) Tahun 2025 yang dirangkaikan dengan penandatanganan Internal Audit Charter, Kamis, 10 Juli 2025, di Ruang Rapat Anjuk Ladang, Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk. Acara ini dihadiri langsung oleh Bupati Nganjuk, Kang Marhaen, dan Wakil Bupati Nganjuk, Mas Handy.

Kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut dari surat resmi Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK-RI) terkait pelaksanaan SPI Tahun 2025. Dalam kesempatan ini juga disampaikan hasil survei SPI Tahun 2024 yang menunjukkan bahwa tingkat integritas responden internal masih tergolong rendah. Hal ini menjadi perhatian serius dalam upaya peningkatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel.

Sebanyak 125 peserta hadir dalam kegiatan ini, yang terdiri dari Kepala Perangkat Daerah beserta sekretarisnya, camat, staf ahli bupati, asisten sekda, serta aparatur Inspektorat Daerah. Sosialisasi ini bertujuan memberikan pemahaman menyeluruh kepada seluruh jajaran birokrasi agar memperkuat integritas serta memperbaiki sistem pengawasan dan akuntabilitas kinerja pemerintah.

Dalam agenda tersebut juga ditayangkan video pemenang Lomba Program Pariwara Antikorupsi Tahun 2025, yang menjadi bentuk edukasi publik sekaligus motivasi untuk meningkatkan budaya antikorupsi. Sebagai simbol komitmen bersama, dilakukan penandatanganan Internal Audit Charter oleh Inspektur Daerah, Sekretaris Daerah, dan Bupati Nganjuk.

Bupati Kang Marhaen dalam sambutannya menyatakan bahwa instrumen evaluasi seperti SPI, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) harus dijadikan indikator objektif untuk menilai kualitas kinerja pemerintahan. Ia menegaskan bahwa hasil dari berbagai instrumen ini harus menjadi dasar perbaikan dalam birokrasi.

Lebih lanjut, Kang Marhaen juga menyoroti pentingnya pengawasan internal yang kuat, terutama dalam mengawal dana desa dan penyelenggaraan pemerintahan hingga ke tingkat paling bawah. Ia berharap, melalui kegiatan seperti ini, Kabupaten Nganjuk dapat semakin memperkuat integritas birokrasi dan mewujudkan pemerintahan yang bebas dari praktik korupsi.