Wabup Mas Handy Sampaikan Raperda Pertanggungjawaban APBD 2024 dalam Paripurna

Nganjuk, PING- Wakil Bupati Nganjuk, Trihandy Cahyo Saputro, ST, mewakili Bupati dalam Rapat Paripurna penyampaian Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, yang digelar pada Senin (23/06/25). Agenda ini merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara serta Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, yang mewajibkan kepala daerah menyampaikan rancangan Perda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD paling lambat enam bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Raperda tersebut mencakup laporan keuangan daerah yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dalam sidang paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Nganjuk Jianto dan Wakil Ketua III Endah Sri Murtini, SH, Wabup Mas Handy turut didampingi oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk, Drs. Nur Solekan, M.Si.

Dalam sambutannya, Mas Handy menekankan pentingnya kehati-hatian dan kecermatan perangkat daerah dalam menjalankan program dan kegiatan di tahun anggaran 2025. Ia mengingatkan agar seluruh proses mulai dari penganggaran, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar akuntansi pemerintahan.

Mas Handy berharap agar kinerja tersebut dapat mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk. Pencapaian ini menjadi indikator penting bagi tata kelola keuangan yang akuntabel dan transparan di lingkungan pemerintahan daerah.

Pemerintah Kabupaten Nganjuk, lanjutnya, akan terus meningkatkan kualitas laporan keuangan. Beberapa langkah strategis yang akan ditempuh antara lain adalah peningkatan kualitas laporan keuangan SKPD, serta laporan administrasi dan fungsional bendahara.

Selain itu, pembinaan secara intensif dalam penerapan akuntansi berbasis akrual juga akan dilakukan. Pemerintah daerah juga berkomitmen menindaklanjuti rekomendasi BPK melalui penyusunan rencana aksi (action plan) yang dilengkapi dengan timeline penyelesaian yang jelas, serta melakukan monitoring tindak lanjut secara periodik.