PMI Kabupaten Nganjuk Fasilitasi Pertemuan Koordinasi Jejaring Subregional IV Madiun

Nganjuk, PING– Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Nganjuk menjadi tuan rumah Pertemuan Koordinasi Jejaring PMI Subregional IV Madiun yang digelar pada Senin, 29 Juli 2025, bertempat di Aula Front One Ratu Hotel, Nganjuk. Forum ini diikuti oleh PMI dari delapan kabupaten/kota: Ngawi, Magetan, Madiun, Kota Madiun, Pacitan, Ponorogo, Trenggalek, dan Nganjuk sendiri.

Pertemuan ini merupakan agenda rutin semesteran yang diselenggarakan secara bergilir oleh PMI kabupaten/kota anggota jejaring. Tujuannya adalah memperkuat komunikasi, koordinasi, serta menyusun langkah strategis bersama dalam menghadapi isu-isu organisasi, sosial, dan pelayanan di wilayah Subregional IV. Kegiatan turut dihadiri perwakilan PMI Provinsi Jawa Timur, di antaranya Ketua Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sosial, dr. Harsono, dan Ketua Bidang Sumber Daya, Drs. Nurwiyanto, M.Si., serta pengurus dan staf PMI dari masing-masing daerah.

Kegiatan diawali dengan pemutaran video profil PMI Kabupaten Nganjuk, yang menampilkan sarana dan layanan markas PMI serta Unit Donor Darah (UDD). Dalam sambutannya, Ketua PMI Kabupaten Nganjuk, Drs. Lishandoyo, M.Si., menyampaikan ucapan selamat datang kepada seluruh peserta dan harapannya agar forum ini memperkuat silaturahmi dan sinergi antarwilayah. Ia juga menegaskan bahwa kegiatan ini menjadi lanjutan dari Rapat Kerja Teknis PMI Pusat yang sebelumnya telah dilaksanakan.

Ketua Jejaring Subregional IV Madiun, dr. Hj. Agung Sulistiyawardani, M.M.Kes., mengapresiasi kesiapan PMI Kabupaten Nganjuk dalam menyelenggarakan acara. Ia mendorong peningkatan layanan menuju standar CPOB (Cara Pembuatan Obat yang Baik) serta mengusulkan perlunya pelatihan tata kelola keuangan PMI baik di markas maupun UDD. “Kami siap berkoordinasi dengan PMI Provinsi bila ada usulan demi kebaikan bersama,” ungkapnya.

Hal senada juga disampaikan oleh dr. Harsono dari PMI Provinsi Jawa Timur. Ia menyatakan bahwa pihak provinsi siap memfasilitasi pelatihan/workshop untuk penyamaan format pelaporan keuangan PMI kabupaten/kota. “Sebagai organisasi sosial, kita harus transparan dan akuntabel agar dapat terus dipercaya oleh masyarakat,” tegasnya.

Pertemuan ditutup dengan sesi diskusi dan berbagi pengalaman antaranggota jejaring, terutama dalam praktik manajerial dan administratif. Hasil dari pertemuan ini akan dirumuskan sebagai rekomendasi kepada PMI Provinsi Jawa Timur, khususnya dalam peningkatan tata kelola keuangan dan pelayanan organisasi. Acara diakhiri dengan foto bersama seluruh pengurus PMI kabupaten/kota dan perwakilan PMI Provinsi Jawa Timur.